Serang, Bantentv.com – DPRD Banten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024-2025 dan mendengarkan jawaban Pj Gubernur Mengenai Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap nota pengantar gubernur, mengenai Raperda APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di gedung DPRD Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Pada pembukaan rapat Fahmi Hakim menyampaikan sebelumnya DPRD Banten juga telah melakukan rapat masa persidangan pertama yang telah ditutup pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Hal tersebut juga bersamaan dengan masa reses yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Banten selama 8 hari kerja yang dimulai pada tanggal 16 hingga 25 Oktober 2024.
Dilaksanakannya masa reses tersebut, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai Dapil dari para anggota DPRD masing – masing. Hasil reses tersebut, nantinya akan disampaikan pada rapat masa persidangan kesatu tahun 2024-2025 yang telah diagendakan Badan Musyawarah DPRD Banten dan digelar pada Selasa, 12 November 2024 mendatang.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar memberikan jawabannya tentang Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur, mengenai Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Dalam jawabannya Al Muktabar menyampaikan, sependapat terhadap semua pemandangan umum para Fraksi di DPRD Banten, yakni seluruh program kegiatan yang telah disusun, output dan manfaatnya harus sebanding atau sesuai dengan beban anggaran yang dikeluarkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Banten akan berupaya dalam rangka simplikasi satu data, sehingga dapat lebih efektif dan efisien bagi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menjadi sarana kontrol terhadap wajib pajak daerah dan retribusi,” kata Al Muktabar.
Menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, sebelum rapat ditutup, salah satu anggota DPRD Banten, Ade Hidayat dari Fraksi Gerindra melakukan interupsi kepada Pj Gubernur Banten. Dirinya menyoroti beberapa poin diantaranya penyesuaian SOTK, mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi di Banten sebesar 5 persen, reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang harus segera dibenahi di tahun 2025, menyoroti pengangguran di Provinsi Banten yang masih tinggi, kesiapan Provinsi Banten di sektor pertanian dalam menghadapi swasembada pangan, serta kesiapan Provinsi Banten dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi agar Banten menjadi provinsi yang maju.
“Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konprehensif untuk mengkaji potensi-potensi yang selanjutnya bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Kemudian saya kira menjadi penting juga bahwa reformasi birokrasi tata kelola pemerintah di Provinsi Banten harus menjadi PR kita bersama bahwa besok tahun 2025 ini tidak boleh ada lagi pengelolaan tata birokrasi kita yang masih belum baik,” ungkap Ade Hidayat.
Ade hidayat menjelaskan maksud dari apa yang ia sampaikan dalam rapat tersebut. Menurutnya, mengacu pada arahan Presiden RI yang mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik – baiknya. Dalam proses pelayanan tersebut, tentunya diperlukan SOTK yang baik, dengan kesiapan para pejabatnya, dan hal tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi birokrasi.
“Bapak Presiden dalam rapat kabinetnya kemarin sudah memberikan arahan dengan begitu jelas, begitu lugas, dan begitu tegas bahwa hari ini pemerintah harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu proses pelayanan itu SOTK di Provinsi Banten harus baik, tidak ada lagi pejabat yang tidak siap, tidak ada lagi pejabat yang kosong, oleh karena itu ini bagian dari semangat reformasi birokrasi,” jelas Ade Hidayat. (adv)