DPRD dan Pemprov Banten Segera Bahas Perda Inbreng, Bank Banten bakal Dapat Suntikan Modal

Serang, Bantentv.com – DPRD bersama Pemprov Banten akan segera membahas Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal dalam bentuk aset atau Inbreng ke Bank Banten.

Dengan Perda itu, Bank Banten diproyeksikan akan mendapat penyertaan modal baru dalam bentuk aset yang mencapai sekitar Rp140 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra mengatakan, pembahasan Perda Inbreng ini juga sejalan dengan akan ditempatinya kantor pusat Bank Banten yang berada di Kota Serang. Kantor pusat yang dibangun Pemprov Banten itu saat ini sudah memasuki tahap finalisasi dan diproyeksikan sebelum akhir tahun sudah selesai.

“Selain bangunan kantor, Bank Banten juga belum memiliki aset tanah. Di Perda ini nanti itu akan kita masukkan juga,” katanya kemarin.

Politisi PAN ini mengaku saat ini Bank Banten sudah tumbuh dengan baik. Bahkan di tahun 2023 profit yang dihasilkan mencapai lebih dari Rp26 miliar. Pun di tahun 2024 ini yang ditargetkan akan lebih besar lagi. Untuk itu, DPRD terus mendukung penuh operasional yang dilakukan Bank Banten dalam rangka perbaikan kedepannya.

“Bank Banten harus tumbuh besar menjadi pilar ekonomi daerah. Pastikan kita akan terus mensuport dan tidak akan membiarkan Bank Banten turun grade,” imbuhnya.

Untuk mendukung penguatan Bank Banten itu, lanjut Dede, dibutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah Kabupaten dan Kota. Saat ini sudah ada dua Pemda yang menempatkan RKUD-nya di Bank Banten, dan dalam waktu dekat juga akan bertambah dua lagi. Jika ditambah dengan Pemprov, maka itu sudah mayoritas.

“Insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan membahas terkait dengan sharing pembagian saham dengan Kabupaten dan Kota. Namun yang jelas Pemprov akan tetap pada porsi saham 50 plus 1 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama (Komut) Bank Banten Hoiruddin Hasibuan mengatakan, Bank Banten akan segera mengambil alih kredit ASN di dua Pemda yang sudah menempatkan RKUD-nya di Bank Banten, yakni Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Dari dua Pemda itu, nilai kredit ASN yang berpotensi dikelola oleh Bank Banten mencapai Rp2,4 triliun.

Hoiruddin mengungkapkan, proses pembiayaan kredit ASN di dua Pemda itu selama ini memang masih di Bank BJB meskipun RKUD-nya sudah ditempatkan di bank Banten. hal itulah yang menjadi salah satu permasalahan dalam proses keuangan yang dilakukan Perusahaan.

“Padahal Ferol-nya sudah ada di kami, tapi kreditnya masih di sebelah. Sehingga ada jeda waktu atau kliring setiap proses pembayaran kredit,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat kredit ASN itu akan dilakukan takeover ke Bank Banten, sehingga semuanya bisa lebih mudah. Apalagi, lanjutnya, proses KUB Bank Banten dengan Bank Jatim sudah memasuki tahap finalisasi sehingga secara finansial Bank Banten bisa lebih kuat.

Apalagi nanti dalam waktu dekat akan ada dua Pemda lagi yang direncanakan akan menempatkan RKUD-nya di Bank Banten, yakni Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

“Itu sudah melalui proses yang cukup panjang,” ungkapnya.

Pada bagian lain, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Muhammad Busthami menegaskan jika secara finansial keuangan, Bank Banten sendiri secara mandiri siap untuk mengcover seluruh kredit ASN di dua Pemda itu, apalagi ditambah dengan kekuatan dari Bank Jatim.

“Kita masih mempunyai kemampuan keuangan untuk itu. Kemudian ini juga bagian dari sinergi bisnis kita dengan Bank Jatim. Ada beberapa juga yang sudah kerjasama dengan kita, termasuk Himbara,” katanya.

Busthami juga mengaku sudh berkirim surat resmi kepada bank BJB berkendaan dengan rencana takeover itu. Selain itu, dirinya juga akan berkomunikasi secara baik-baik kepada pihak BJB agar proses takeover ini bisa berjalan dengan lancar dan baik.

“Segera akan kita tindaklanjuti, karena dari jajaran komisaris sudah meminta kita untuk segera berlari,” jelasnya. (adv)