Kamis, Juli 25, 2024
BerandaPolitikNasionalMenteri AHY Jabarkan Capaian Tiga Arahan Presiden Joko Widodo di 100 Hari...

Menteri AHY Jabarkan Capaian Tiga Arahan Presiden Joko Widodo di 100 Hari Kerjanya

Bantentv.com – Tak terasa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah genap 100 hari menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam kurun waktu tersebut, ia menjalankan tiga arahan utama dari Presiden Joko Widodo pada saat pelantikannya antara lain implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, revisi peraturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon atau carbon trading, serta mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pada momen Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY, Jumat, 7 Juni 2024, ia menyampaikan bahwa per 31 Mei 2024 telah diterbitkan sebanyak 62.753 Sertipikat Tanah Elektronik. Dimana dalam 100 hari kerjanya, telah diterbitkan 42.951 Sertipikat Tanah Elektronik. Capaian ini terus didorong dengan menargetkan implementasi layanan pertanahan elektronik di 104 Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia untuk tahun 2024 ini.

Mulai tanggal 1 Juni 2024, Kementerian ATR/BPN juga secara resmi memberlakukan Sertipikat Tanah Elektronik untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan penyertipikatan aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD.

“Transformasi digital ini merupakan backbone dari Reformasi Birokrasi, dari meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN di seluruh bidang dan aspek public administration. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN tidak ingin tertinggal bahkan kami ingin menjadi salah satu yang terdepan dalam transformasi digital. Dimulai dari yang paling mendasar, bagaimana sertipikat tanah itu bisa segera alih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik lagi,” tutur Menteri AHY.

Selanjutnya, arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah untuk mengakomodir pengaturan pemberian HGU dalam mendukung pelaksanaan carbon trading atau perdagangan karbon. Menteri AHY mengatakan, carbon trading potensial dan menguntungkan bagi ekonomi Indonesia serta sebagai bentuk merespons krisis iklim di Indonesia maupun dunia.

“Saat ini kita di pembahasan pra-Panitia Antar Kementerian (PAK) karena ini melibatkan kementerian-kementerian lain yang harus kita dengarkan, sehingga PP yang akan direvisi juga sangat menyeluruh. Di sinilah kita berharap setelah ini bisa lolos semuanya dan ditetapkan oleh presiden. Harapannya, alamnya dijaga, buminya kita lestarikan, tetapi juga secara finansial kita mendapatkan keuntungan dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat,” ungkap Menteri AHY.

TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DIBAGIKAN

KOMENTAR