Serang, Bantentv.com – Pemerintah Kota Serang terus membahas langkah strategis untuk mempertahankan keberlangsungan kerja tenaga honorer non database di lingkungan pemerintahan daerah.
Isu ini mencuat seiring adanya ancaman ketidakpastian status bagi ribuan honorer yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah.
Saat ini, Pemkot Serang masih melakukan pembahasan penyelesaian status 1.331 tenaga non database atau non-R.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengajukan sebanyak 526 orang non database kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk diangkat menjadi ASN paruh waktu.
Mereka berasal dari peserta seleksi CPNS tahun 2024, serta tenaga yang telah masuk database namun tidak mengikuti seleksi pada tahun tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga memastikan bahwa anggaran untuk membayar honor tenaga non-ASN tetap disediakan sambil menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.
Keberadaan honorer dinilai masih relevan karena keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah perangkat daerah.
Baca Juga: Ribuan Tenaga Honorer Cilegon Terancam Menganggur
Untuk 805 orang non database lainnya, Pemkot Serang menegaskan akan mencari solusi terbaik agar mereka tetap memperoleh kepastian kerja.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kota Serang, Hafiz Rahman, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya agar para honorer tersebut tidak dirumahkan.
“Masih berpikir bagaimana yang disebut non-R ini tidak dirumahkan,” ujar Hafiz Rahman.
Ia menambahkan, pembahasan terkait skema penyelesaian status honorer ini telah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir dan masih terus berjalan.
Pemkot Serang berharap adanya kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat agar langkah yang diambil daerah tidak bertentangan dengan regulasi nasional.
“Skema masih terus dibahas, dari minggu kemarin sudah kita lakukan pemabahasan, dan berharap ini bisa ada solusi dari Kemenpan RB,” kata Hafiz Rahman.
Pemkot Serang menilai, mempertahankan honorer non database menjadi penting mengingat masih adanya kekurangan tenaga di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Beberapa unit kerja masih membutuhkan peran honorer untuk memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.