Lebak, Bantentv.com – Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Lebak Data Center Setda Lebak pada Kamis, 2 April 2026.
Pertemuan ini dipusatkan di Gedung Merah Putih, Jakarta, dan diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal dalam proses audit LKPD tahun anggaran 2025 yang akan dilakukan secara menyeluruh.
” Agenda ini menjadi tahap awal dimulainya proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025,” ujarnya Wakil Bupati Lebak
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD oleh pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhito Rizaldi, kepada para kepala daerah.
Baca Juga: Pemkab Lebak Bahas Optimalisasi Retribusi Layanan Kesehatan Tahun 2026
Dalam arahannya, Bobby Adhito Rizaldi menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD tidak hanya bertujuan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Lebih dari itu, proses audit LKPD harus dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan LKPD.
Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.
Selain itu, dalam pembahasan LKPD kali ini juga disoroti pentingnya penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah.
Hal ini dinilai relevan dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang serta kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.
Melalui proses pemeriksaan LKPD ini, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.