Kota Serang, Bantentv.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian WTP tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin 25 Mei 2026.
Opini WTP diberikan sebagai bentuk penilaian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Anggota DPRD Banten Juheni M Rois mengapresiasi capaian WTP yang kembali diperoleh Pemprov Banten. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang sebelumnya diberikan oleh BPK.
Baca Juga: Audit BPK Dimulai, Pemprov Banten Targetkan WTP
“Selamat Pemprov Banten yang telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Catatan yang perlu dibenahi 80 persen itu sudah dilaksanakan, tinggal sisanya, insyaAllah hari ini akan rapat untuk memperbaiki saran-saran dari BPK,” ujar Juheni M Rois.
Selain mempertahankan opini WTP, Pemprov Banten juga dinilai telah menunjukkan progres dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Berdasarkan catatan BPK, posisi tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi hingga 31 Desember 2025 mencapai 1.595 atau sebesar 81,34 persen.
Capaian WTP ke-10 berturut-turut tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.