Bantentv.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini me-reshuffle sejumlah posisi strategis di kementerian. Salah satunya adalah Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani.
Terkait reshuffle kabinet ini menuai banyak reaksi yang ditimbulkan, ada yang merespon positif, namun ada juga sebaliknya.
Salah satu yang merespon positif adanya reshuffle di Kementerian Keuangan adalah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhina Yudhistira.
“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin, 8 September 2025.
Baca Juga: Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Menkeu Sri Mulyani Salah Satunya
Ia juga menjelaskan terkait desas-desus pergantian Sri Mulyani sudah dicetuskan sejak lama oleh para organisasi Think Thank dan Masyarakat Sipil.
Mereka menilai bahwa Sri Mulyani sendiri tidak mampu untuk memberikan kebijakan yang berkeadilan.
“Sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal,” lanjutnya.
Bhima menegaskan dirinya bersama lembaga riset independen, CELIOS siap mengawal secara kritis dan objektif terkait kebijakan-kebijakan yang di buat kedepannya.
“Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.
Kebijakan yang ada di masa jabatan Sri Mulyani sering kali menimbulkan ketimpangan antara para pengusaha sektor besar dan UMKM, Bhima menginginkan kedepannya untuk dihilangkan Kebijakan yang menimbulkan ketimpangan.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tutupnya.
Editor: Siti Anisatusshalihah
Konten telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi.