Tunggakan yang Tidak Biasa

Bantentv.com – Saat baru belajar jadi wartawan, selain diajari 5W+1H, saya juga diajari mencari angle. Mencari sisi menarik dari sebuah peristiwa. Tidak harus peristiwa besar. Kadang justru yang kecil, yang unik, yang menggelitik, yang kontroversial, itu yang menarik perhatian pembaca.

Ada satu pelajaran yang sampai se­karang masih saya ingat ketika diminta turun ke lapangan. “Jangan menulis yang biasa. Pembaca sudah bosan. Cari yang tidak biasa.”

Pelajaran itu sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia jurnalistik. Tokoh yang sering dikaitkan dengan ungkapan tersebut adalah Charles A. Dana, editor surat kabar Amerika Serikat abad ke-19.

Ia pernah mengatakan: “Jika seekor an­jing menggigit manusia, itu bukan berita, karena hal itu sering terjadi. Tetapi jika seorang manusia menggigit anjing, itu baru berita.”

Kalimat sederhana. Tapi sampai hari ini masih relevan untuk menjelaskan apa itu nilai berita.

Dalam dunia jurnalistik, sesuatu yang tidak biasa memang selalu lebih menarik perhatian dibanding hal yang sudah dianggap normal.

Lalu diberi contoh lain. Pencurian motor di parkiran pasar, biasa. Tapi kalau pencurian motor terjadi di parkiran kantor polisi, itu menarik. Dan sekarang, saya menemukan berita yang rasanya masuk kategori itu.

Sebanyak 8.180 kendaraan dinas pe­merintah ternyata menunggak pajak. Jumlah itu bagian dari total sekitar dua jutaan kendaraan penunggak pajak di Banten. Angka itu diungkap Kepala Bapenda Banten Raden Berly Rizki Natakusumah.

Kepala Bapenda yang belum genap setahun menjabat itu bahkan sedang menyiapkan aturan khusus bagi ASN yang menunggak pajak kendaraan. Pernyataannya saya kutip dari radarbanten.co.id. “ASN merupakan wajib pajak.

Jadi kedisiplinan membayar pajak itu bagian yang tidak terpisahkan. Kita ingin ASN juga mem­beri teladan kepada masyarakat.”

Kalimatnya bagus. Ideal. Dan memang seharusnya begitu. Makanya, ketika mendengar ada 8.000 lebih kendaraan dinas pemerintah yang justru menunggak pajak, saya sempat berhenti sebentar. Lucu juga sih.

Selama ini pemerintah begitu sema­ngat mengajak rakyat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ada bill­board besar di pinggir jalan. Ada slogan: “Pajak Anda untuk pembangunan.” “Bayarlah pajak tepat waktu.” “Pajak untuk membangun jalan.”

Petugas juga sekarang makin aktif. Datang ke rumah-rumah. Mendatangi parkiran kantor. Bahkan parkiran mal. Tidak hanya itu. Masih ada ra­zia kendaraan penunggak pajak. Semua demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Lalu pemerintah juga sudah memberi kebijakan besar berupa pemutihan pajak. Tunggakan tahun-tahun sebelumnya dihapus. Tinggal bayar pajak tahun berjalan. Kebijakan yang menurut saya cukup membantu masyarakat.

Karena kita tahu, tidak semua penunggak pajak itu bandel. Ada yang memang sedang susah. Ada yang usahanya turun. Ada yang lebih dulu memikirkan biaya sekolah anak dibanding bayar pajak kendaraan.

Tapi kendaraan dinas pemerintah? Nah, ini yang menarik. Uangnya ada. Yang dipakai juga bukan uang pribadi. Kenapa bisa menunggak? Dan kenapa jumlahnya bisa sampai ribuan?

Persoalan Tata Kelola

Delapan ribu kendaraan bukan angka kecil. Ini bukan satu dua kendaraan yang lupa dibayar. Ini sudah terlihat seperti persoalan tata kelola.

Kalau di perusahaan swasta, tunggakan seperti itu pasti langsung tercatat sebagai kewajiban. Masuk pem­bukuan. Masuk evaluasi. Akan ada pertanyaan. Akan ada audit. Akan ada yang diminta menjelaskan.

Kalau di pemerintahan, saya tidak tahu persis bagaimana mekanismenya soal tunggakan pajak tersebut. Tapi logikanya sederhana.

Kalau lembaga pemerintah masih memiliki ribuan kendaraan dinas yang menunggak pajak, tentu ada sesuatu yang perlu dibenahi terlebih dahulu di dalam.

Karena rasa-rasanya akan lebih nyaman memasang slogan “jadilah wajib pajak yang taat” ketika kendaraan pemerintahnya sendiri sudah lebih dulu tertib.

Apalagi Kepala Bapenda sendiri sudah menyampaikan bahwa ASN harus menjadi teladan. Dan memang begitu seharusnya. Sebab keteladanan selalu lebih kuat daripada sekadar imbauan.

Orang mungkin bisa lupa isi billboard. Tapi publik tidak mudah lupa pada ironi. Dan seperti pelajaran lama di dunia jur­nalistik, yang sering kali paling menarik bukan peristiwa besarnya, melainkan letak kejanggalannya.

Karena berita tentang tunggakan 8.000 kendaraan dinas ini sebenarnya bukan sekadar berita pajak. Ini angle tentang ironi. Tentang kontras antara imbauan dan kenyataan.

Tentang pemerintah yang mengingatkan rakyat untuk taat, tapi di saat yang sama masih punya pekerjaan rumah di halaman kantornya sendiri.

Dan publik biasanya sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Sebab rakyat tidak selalu menuntut pemerintah sempurna. Tapi rakyat selalu berharap pemerintah memberi contoh lebih dulu.