Bantentv.com – Usai tunjangan rumah DPR RI, kini tunjangan rumah DPRD Jakarta jadi sorotan. Hal tersebut karena angkanya dinilai terlalu tinggi hingga memicu demonstrasi.
Tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta bukan hal baru. Pasalnya besaran tersebut sudah diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh mantan Gubernur Anies Baswedan.
Dalam aturan tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan Rp70,4 juta per bulan, sementara untuk pimpinan DPRD sebesar Rp78,8 juta per bulan.
Besaran angka yang didapat pimpinan DPRD itu lebih besar dari yang sebelumnya pada Pergub Nomor 153 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, yaitu tunjangan rumah pimpinan DPRD DKI Jakarta mendapat Rp70 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD mendapatkan Rp60 juta per bulan sudah termasuk pajak.
Baca Juga: DPR Sepakat Cabut Kebijakan Tunjangan, Prabowo Tegaskan Komitmen Parpol
Pada aturan tersebut dijelaskan, biaya tunjangan dibebankan pada APBD DKI Jakarta dan pengawasan penggunaannya dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui mekanisme verifikasi pertanggungjawaban.
Besaran tunjangan tersebut memicu kritik tajam publik. Pada awal September kemarin, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPISI) menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Mereka menilai besaran tunjangan yang didapat oleh pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta itu tidak masuk akan dan jauh dari rasa keadilan di tengah ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut besaran tersebut untuk dikaji ulang secara transparan.
“Tunjangan perumahan itu perlu dikaji ulang, menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar. Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan para wakil-wakil rakyat saat ini,” ujar perwakilan AMPISI, Muhammad Ihsan, Rabu, 4 September 2025.
Usai menjadi sorotan publik, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta langsung mempertimbangkan revisi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pun merespons soal tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta yang sempat didemo oleh warga lantaran dinilai terlalu tinggi.
Pramono menyebut pihaknya telah berkomunikasi dan masih menunggu keputusan DPRD DKI Jakarta.
“Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI,” kata Pramono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta masyarakat untuk bersabar karena revisi tunjangan tersebut tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.
“Masih dalam proses, sabar. Nanti, kalau cepat-cepat, ke buru-buru salah lagi. Nanti, Dewan kena kesalahan lagi. Jadi, teman-teman wartawan jangan provokasi juga ya. Tidak mungkin cepat-cepat, nanti salah lagi,” ujar Baco.
Ia menegaskan, seluruh fraksi DPRD telah sepakat untuk mengevaluasi besaran rumah yang menjadi sorotan publik.
Editor : Erina Faiha