Serang, Bantentv.com – Puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Provinsi Banten, KP3B pada Rabu 6 November 2024.
Mereka menuntut transparansi dalam pengangkatan pejabat yang diduga melanggar aturan. Demonstrasi ini dipicu oleh pengangkatan dan mutasi pejabat yang dianggap penuh dengan praktik nepotisme.
Menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Kritis (GEMTIS) Baehaki. Pengangkatan para pejabat ini melanggar Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mewajibkan seorang pejabat untuk menjabat minimal dua tahun sebelum naik golongan.
“Pengangkatan ini tidak transparan dan jelas bertentangan dengan aturan yang ada. Ini hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan, bukan berdasarkan meritokrasi,” ujar Baehaki. Hal tersebut juga menimbulkan potensi kecemburuan di kalangan pejabat lainnya yang merasa diabaikan.
Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa mengemukakan lima tuntutan utama, yaitu, Peninjauan Kembali Pengangkatan. Mereka juga menuntut agar keputusan pengangkatan Ratu Syafitri Muhayati sebagai Inspektur Provinsi Banten ditinjau kembali.
Karena mahasiswa menilai pengangkatan Ratu Syafitri Muhayati sebagai Pelaksana Tugas Inspektur Provinsi Banten pada 16 Oktober 2024 oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar telah menciptakan gelombang kontroversi dan perhatian publik.
Kenaikan jabatan Ratu Syafitri yang sangat cepat dari Golongan III/d menjadi dengan Golongan IV/a dalam waktu kurang dari setahun menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Pada demo kali ini, para peserta membentangkan spanduk bertuliskan pesan-pesan keadilan dan transparansi yang bertuliskan “Bawang Merah Bawang Putih Buat Pejabat Cantik Yang Diprioritaskan Namun Terlihat Tidak Kompeten”.
“Kami ingin suara rakyat didengar! Kami ingin pemimpin yang benar-benar layak,” teriak seorang mahasiswa dengan semangat.
“Kami bukan hanya menuntut keadilan untuk Ratu Syafitri, tetapi juga untuk semua pegawai negeri yang bekerja keras dan pantas mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka,” ujarnya.
Selain peninjauan kembali pengangkatan, para demonstran juga menuntut keterbukaan dalam proses seleksi pejabat publik.
Mahasiswa juga menginginkan agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya berdasarkan kedekatan, tetapi juga berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang jelas.
