Cilegon, Bantentv.com – Wali Kota Cilegon mendorong keterlibatan aktif sektor industri dalam upaya penanganan banjir yang kerap terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan berintensitas tinggi.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai respons atas peristiwa genangan yang muncul di sejumlah titik di Kota Cilegon akibat keterbatasan daya tampung saluran air.
Pemerintah kota menilai, peran industri sangat penting mengingat banyak kawasan usaha berada di sekitar jalur drainase utama.
Baca Juga: Dinilai Ganggu Aktivitas, Pemkot Cilegon Batasi Jam Operasional Truk Tambang
Menurut Wali Kota Cilegon Robinsar, peristiwa banjir di wilayahnya dipicu oleh kondisi drainase yang mengalami penyempitan maupun pendangkalan.
Akibatnya, debit air yang meningkat saat hujan tidak dapat tertampung secara optimal dan meluap ke badan jalan serta lingkungan sekitar.
Kondisi ini, kata dia, perlu ditangani bersama agar tidak terus berulang, terutama menjelang puncak musim hujan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, terdapat empat titik yang terdampak banjir, yakni di Jalan Raya Ciwandan, Kelurahan Tegalratu, ujung Jalan JLS di lingkungan Kelurahan Tamanbaru, serta di lingkungan Cupas Gerem.
Lokasi-lokasi tersebut dinilai rawan karena berada di jalur air dengan kapasitas terbatas dan aktivitas lingkungan yang cukup padat.
“Ini belum puncaknya, puncaknya di Januari. Makanya yang pasti Pemkot ketika ada titik-titik banjir, itu segera harus ambil tindakan,” ujar Robinsar.
Robinsar menjelaskan, pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah pencegahan agar banjir tidak kembali terjadi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan pihak industri yang berada di sekitar titik rawan untuk bersama-sama membersihkan saluran air dan gorong-gorong.
Ia menekankan bahwa kebersihan dan kelancaran aliran drainase di kawasan industri akan berdampak langsung pada lingkungan di sekitarnya.
Selain itu, untuk genangan yang terjadi di ruas jalan nasional, Pemerintah Kota Cilegon telah melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional.
Koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan penanganan teknis dapat segera dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.