Serang, Bantentv.com – Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menyesalkan kembali ditemukannya permasalahan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pernyataan tersebut disampaikan Yeremia saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, pada Rabu, 20 Mei 2025.
“Bahkan tahun lalu, salah satu SMK di Kota Serang terpaksa melakukan pengembalian dana. Dan tahun ini, permasalahan serupa kembali menjadi temuan BPK,” ungkap Yeremia.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku heran mengapa persoalan penggunaan Dana BOS terus berulang setiap tahunnya, meskipun sudah ada pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait.
“Padahal ini kegiatan rutin. Sudah ada sosialisasi, bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan maupun Inspektorat. Patut diduga, ada oknum yang bermain dalam pengelolaannya,” tegasnya.
Baca juga: Pemprov Banten Raih Opini WTP Sembilan Kali Berturut-turut
Yeremia menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi BPK agar Gubernur Banten memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah dan bendahara BOS yang terlibat.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pengelolaan Dana BOS benar-benar dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan.
“Ini uang rakyat. Harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tandas Yeremia.