Bantentv.com – Program makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir, bahkan semakin diperluas jangkauannya. Bukan hanya unutk siswa yang aktif di sekolah, anak usia sekolah yang putus sekolah pun kini berhak mendapatkan MBG.
Perluasan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, dengan tujuan memastikan program pemenuhan gizi menyentuh kelompok rentan yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal.
Bagi banyak orang, ini menjadi angin segar karena anak putus sekolah juga turut diperhatikan dalam pemenuhan gizinya.
Dikutip dari media nasional, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, menjelaskan Perpres terbaru ini secara signifikan mengubah cakupan sasaran MBG.
“Di Perpres 115 ini diatur perluasan penerima manfaat. Yang awalnya peserta didik SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekarang diperluas,” ujar Harsono.
Baca Juga: Mulai 2026, Guru dan Seluruh Tenaga Sekolah Ikut Terima Makan Bergizi Gratis
Salah satu perluasan yang paling krusial yakni masuknya anak-anak yang sebelumnya bersekolah namun kini tidak bersekolah, selama masih dalam usia sekolah berhak mendapatkan MBG.
Adapun skema penyaluran untuk kelompok ini sudah disiapkan, di mana kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing wajib menginventarisasi dan mengumpulkan anak-anak tersebut di shelter tertentu.
“Distribusi nanti dilakukan di shelter, bukan di jalan. Harapannya tidak mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, maupun aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, dalam Perpres 115 juga memperluas penerima MBG kepada tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan sekolah, serta lansia.
Tapi penerapan perluasan tersebut masih bertahap karena kendala pendataan. “Masalahnya di pencatatan penerima manfaat. Karena sebelumnya mereka memang belum terdata. Begitu data masuk, akan segera dilayani,” katanya.
Ia menambahkan, dorongan untuk segera melayani kelompok baru ini sudah disampaikan dalam rapat internal Badan Gizi Nasional.
“Semuanya sudah operasional dan hampir 90 persen sudah ada sertifikat SLHS,” pungkasnya.