Serang, Bantentv.com – Pembahasan RAPBD 2026 soroti fondasi sektor Pendidikan, salah satunya tenaga pengajar atau guru honorer yang belum sepenuhnya sejahtera.
Dalam pembahasan awal RAPBD 2026, DPRD Provinsi Banten memberi sinyal jelas bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi pada kondisi para penggeraknya yakni guru.
Pada Rapat Paripurna, Selasa, 18 November 2025), legislatif menaruh perhatian khusus pada isu yang selama ini kerap mengemuka namun belum terselesaikan: kesejahteraan guru honorer.
Anggota DPRD Banten dari Fraksi PKB, Syahroni, menyebut dokumen RAPBD 2026 telah disusun secara menyeluruh.
Namun menurutnya, efektivitas peningkatan mutu pendidikan tak akan tercapai tanpa penanganan serius terhadap para tenaga pengajar yang berada di lini terdepan.
“RAPBD ini tentu sudah melalui proses kajian mendalam oleh eksekutif dan legislatif. Namun kami menekankan agar pemerintah juga mengevaluasi kesejahteraan guru honorer yang selama ini masih belum merata,” tegas Syahroni.
Banten telah mengalokasikan 36,29 persen anggarannya untuk sektor Pendidikan, porsi besar dari total RAPBD senilai Rp10 triliun.
Namun Syahroni mengingatkan bahwa angka itu harus diterjemahkan ke arah kebijakan yang menyentuh langsung pelaku pendidikan.
Ia menekankan bahwa peningkatan anggaran bukan hanya untuk program unggulan, tetapi juga harus memperbaiki kondisi kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi celah dalam ekosistem pendidikan daerah.
Tidak berhenti pada pendidikan, Syahroni turut mengulas sektor UMKM, pilar ekonomi rakyat yang membutuhkan dukungan lebih konkret.
“Pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan SDM, tetapi juga kemudahan permodalan. Ini harus menjadi fokus agar UMKM di Banten bisa naik kelas,” ujarnya.
DPRD Banten menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2026 hingga pengesahan.
Bagi legislatif, pengawasan bukan hanya kewajiban, namun alat memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar kembali pada masyarakat.
“Kami akan terus mengawal pembahasan RAPBD ini. Harapannya setiap pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” pungkas Syahroni.
Melalui sorotan ini, DPRD Banten mengirimkan pesan yang lebih tajam. Adalah peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berhasil bila para pendidiknya sendiri belum sejahtera.
Di tengah penyusunan RAPBD 2026, isu guru honorer kembali menjadi cermin bahwa anggaran bukan hanya soal angka, tetapi soal keberpihakan. (Adv)