Serang, Bantentv.com – Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau yang akrab disebut Bang Andra, pelan tapi pasti mulai mengubah wajah desa-desa di Banten. Di balik program infrastruktur jalan desa yang digagas Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati itu, DPRD Banten lewat Komisi IV memainkan peran yang tak kecil.
Mereka memastikan pembangunan jalan desa tidak hanya selesai, tapi benar-benar berfungsi sebagai pengungkit ekonomi warga.
Bagi Gembong R. Sumedi, anggota Komisi IV DPRD Banten, infrastruktur jalan desa bukan sekadar urusan cor beton.
Ia adalah fondasi produktivitas. Ia adalah denyut ekonomi. Ia adalah mulai dibukanya isolasi wilayah yang selama ini membuat biaya logistik melonjak dan hasil pertanian sulit keluar dari desa.
“Kalau jalan di desa rusak, biaya logistik naik dua kali lipat. Itu terjadi di banyak wilayah. Maka pembangunan ini bukan hanya betonisasi, tapi membuka pintu ekonomi,” ujarnya.
Dalam banyak diskusi pembangunan, jalan desa sering diposisikan sebagai kebutuhan kecil.
Namun data Bappenas justru menunjukkan sebaliknya. Infrastruktur desa yang terhubung dengan pasar mampu melipatgandakan pertumbuhan ekonomi lokal hingga 6–9 persen.
Jawa Tengah dan Sumatera Barat pernah membuktikannya. Dan kini, Banten mencoba jalur yang sama lewat Bang Andra.
Di internal Komisi IV, pengawasan teknis diperketat. Ketebalan beton, standar material, hingga daya tahan konstruksi tak boleh sekadar lewat pemeriksaan dokumen. Pengawasan lapangan dilakukan berkala, dan DPRD bahkan membuka kanal pelaporan bagi warga jika menemukan kejanggalan.
“Kami tidak mau pembangunan hanya bertahan setahun lalu rusak lagi. Ini uang rakyat, harus maksimal manfaatnya,” tegas Gembong.
Masalah klasik lain yang tak jarang ditemui adalah infrastruktur jalan desa yang dibangun bagus, namun berhenti di perbatasan kecamatan, tak tersambung dengan ruas kabupaten.
Untuk itu, Komisi IV mendorong sinkronisasi lintas pemerintah, sebagaimana skema “Ruas Terintegrasi” yang diterapkan di Jawa Timur. Desa membangun, kabupaten menyambung, provinsi menguatkan.
Dalam pembahasan anggaran, DPRD Banten kembali menegaskan prioritas. Program seremonial dipangkas, belanja fisik dijaga.
Meski transfer pusat menyusut, komitmen terhadap infrastruktur tidak goyah.
“Kalau harus memangkas kegiatan yang tidak berdampak langsung, ya kita pangkas. Infrastruktur tidak boleh berhenti,” ujar Gembong.
Perubahan mulai terlihat. Waktu tempuh antar desa membaik, biaya angkut hasil tani turun, UMKM desa lebih mudah menjangkau pasar, dan mobilitas warga menjadi lebih lancar.
Bagi daerah yang selama ini tersekat jarak dan akses, dampaknya terasa nyata di dapur-dapur rumah tangga.
DPRD menargetkan pembangunan tahun depan lebih masif, terutama di desa-desa yang selama ini berada di pinggir peta anggaran.
Dengan pengawalan ketat, Program Bang Andra diharapkan menjadi motor pemerataan pembangunan yang tidak berhenti pada slogan, tetapi menjelma sebagai perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa. (Adv)