Serang, Bantentv.com – Puskesmas di Banten harus bergerak lebih cepat, lebih pintar, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Itu tegas Anggota DPRD Provinsi Banten, Juheni M Rois, saat membahas strategi percepatan layanan kesehatan dasar dalam dialog publik yang juga disorot di Podcast Banten TV.
Menurut Juheni, puskesmas bukan sekadar tempat berobat. Ia harus jadi pusat edukasi dan garda depan kesehatan.
Mulai dari layanan kuratif, preventif, hingga penguatan sistem digital, semuanya perlu dibenahi agar warga mendapat pelayanan cepat, aman, dan transparan.
“Puskesmas harus jadi tempat pertama masyarakat merasa aman, bukan sekadar datang ketika sakit. Edukasi, pendampingan dan layanan cepat perlu jadi prioritas,” tegasnya, mengutip pandangan yang ia sampaikan di forum resmi DPRD.
Redaksi menemukan bahwa isu yang sama terus muncul di beberapa episode Podcast Banten TV, pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan alat medis, hingga urgensi digitalisasi antrean untuk membuat layanan lebih efisien dan humanis.
“Banyak puskesmas masih manual. Dampaknya antrian panjang, data pasien terlambat, dan warga merasa prosesnya lama. Digitalisasi akan menutup celah itu,” kata Juheni.
DPRD Banten, lanjutnya, siap mengawal kebijakan anggaran untuk transformasi digital, mulai dari penguatan rekam medis elektronik, integrasi dengan aplikasi kesehatan nasional, hingga edukasi pasien lewat kanal resmi pemerintah daerah.
Pendekatan ini sejalan dengan narasumber Podcast Banten TV yang menyebut teknologi dapat memotong proses birokrasi hingga 70 persen dan meningkatkan kepuasan publik.
Tak hanya soal teknologi, Juheni menekankan edukasi warga tetap wajib: penyuluhan kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana, pencegahan stunting, hingga pola hidup bersih di keluarga.
“Warga kita perlu terus disadarkan bahwa kesehatan dimulai dari rumah. Puskesmas wajib hadir bukan hanya sebagai tempat berobat, tapi sebagai pusat pengetahuan dan pembinaan,” ujarnya.
Juheni menegaskan DPRD akan mengawal seluruh program kesehatan, mulai pengawasan, evaluasi, hingga koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan.
“Ini bukan sekadar proyek fisik. Kesehatan adalah layanan publik yang memengaruhi masa depan generasi. DPRD harus hadir memastikan programnya tepat, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong setiap puskesmas punya benchmark mutu layanan agar kualitasnya setara, tak tergantung lokasi atau jumlah pasien.
Dengan tuntutan publik yang makin tinggi, DPRD Banten menegaskan, layanan kesehatan harus inklusif, cepat, dan berbasis data.
“Tujuan akhirnya sederhana: warga harus merasa dilayani, bukan disuruh menunggu. Kesehatan bukan ruang untuk kompromi.”
Langkah-langkah ini menunjukkan DPRD Banten serius memastikan puskesmas terus bertransformasi, selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. (Adv)