Pandeglang, Bantentv.com – Pemerintah Kabupaten Pandeglang menunjukkan komitmennya dalam mendukung program sekolah rakyat gratis yang digagas oleh pemerintah pusat, dan melibatkan kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal tersebut di sampaikan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani usai mengikuti rapat pembentukan tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pandeglang pada Selasa, 22 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Raden Dewi Setiani mengatakan, bahwa tim GTRA akan bertugas menyelesaikan sejumlah sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sekolah rakyat gratis untuk warga kurang mampu.
“Hari ini kita rapat terkait dengan pembentukan tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, kami sangat mengapresiasi inisiasi dari Kepala BPN Kabupaten Pandeglang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan, hibah, maupun juga sengketa tanah yang ada di masyarakat,”ujar Raden Dewi Setiani.
Baca juga : Bupati Dewi Imbau Perpisahan Sekolah Tidak Berlebihan
Menurutnya, program sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan formal dan karakter kepada anak-anak dari keluarga miskin dengan harapan menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, mental, dan spiritual.
“ Kita juga sebentar lagi akan mengusulkan sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang, salah satu bentuk dari visi misi bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto salah satunya sekolah gratis untuk rakyat miskin,”kata Raden Dewi Setiani.
Sementara Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang Arinaldi mengaku, minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan sengketa tanah ke BPN membuat pihaknya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Untuk itu, melalui tim GTRA ini Arinaldi berharap sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang dapat terselesaikan dengan baik.
“Untuk Pandeglang sendiri untuk sengketa-sengketa kepemilikan baik antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat itu memang relatif sedikit di sini yang muncul kepermukaan. Ada beberapa kemarin yang melakukan pelaporan, jadi ini forum inilah yang nantinya, yang akan mengkoordinir,” kata Arinaldi.
Dengan percepatan penyelesaian sengketa lahan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Erina Faiha Qothrunnada