Bantentv.com – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan WFH (work from home) sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah meningkatnya tekanan global, khususnya akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya kebijakan ini.
Penerapan WFH dirancang sebagai solusi adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik tanpa harus mengambil kebijakan yang bersifat drastis.
Rencana awal, kebijakan WFH akan diberlakukan selama satu hari dalam lima hari kerja. Artinya, pegawai akan tetap bekerja dari kantor selama empat hari, dan satu hari bekerja dari rumah.
“Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Kebijakan WFH ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas harian, sehingga konsumsi energi dapat ditekan secara bertahap.
Tidak hanya terbatas pada aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga mendorong agar kebijakan WFH dapat diterapkan oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Baca Juga: Antisipasi Aksi Susulan, Perusahaan di Jakarta Diminta WFH
Airlangga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih menyusun rincian teknis agar penerapan WFH tetap berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas kerja.
“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda,” ujarnya.
Pemerintah masih dalam tahap finalisasi konsep kebijakan WFH. Berbagai aspek tengah dikaji, mulai dari mekanisme kerja, pengawasan kinerja, hingga penyesuaian di masing-masing sektor.
“Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” lanjutnya.
Kebijakan WFH direncanakan mulai diterapkan setelah periode Lebaran. Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya.
“Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” ujarnya.
Usulan penerapan WFH sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah.
Pemerintah juga mempertimbangkan praktik di negara lain, seperti Pakistan yang memangkas hari kerja menjadi empat hari.
Durasi dan skema WFH ke depan akan sangat bergantung pada kondisi global, terutama harga minyak dunia dan situasi geopolitik.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” kata Airlangga.