Bantentv.com – Pemerintah terus mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Salah satu strategi utama yang diusung adalah pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus mampu menampung sebanyak mungkin siswa dari kalangan prasejahtera.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam rapat kerja bersama tim formatur Sekolah Rakyat pada Selasa, 6 Mei 2025.
Didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul menekankan pentingnya optimalisasi jumlah rombongan belajar (rombel) dan titik lokasi Sekolah Rakyat sebagai strategi percepatan.
“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika kapasitasnya bisa dimaksimalkan, maka harus dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul pada keterangan tertulisnya.
Baca juga: Angka Kemiskinan di Kota Serang Naik Menjadi 6,20 Persen
Dalam rapat tersebut, diputuskan adanya intensifikasi rombel di titik-titik yang sudah siap, serta perluasan lokasi baru yang memenuhi kriteria “siap pakai”.
Dari 65 lokasi yang telah terverifikasi, jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 100 lokasi hingga akhir kuartal ini, dengan daya tampung mencapai sekitar 10.000 siswa.
Menurut Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya, pendekatan intensifikasi memungkinkan satu titik memiliki lebih banyak rombel, misalnya dari dua menjadi empat, tergantung kapasitas bangunan.
Strategi ini dianggap efektif karena banyak bangunan di daerah yang dapat dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat tanpa perlu pembangunan baru, cukup dengan renovasi ringan menggunakan anggaran APBN.
Gus Ipul menambahkan bahwa Presiden tidak keberatan jika dana digunakan untuk renovasi bangunan, selama penggunaannya akuntabel dan efektif.
Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua Tim Formatur, Prof. Mohammad Nuh, juga menyoroti pentingnya mengelola persepsi publik.
Ia menekankan bahwa penambahan rombel dan lokasi bukan berarti menurunkan kualitas, melainkan bentuk efisiensi yang tetap berpegang pada standar mutu.
“Ini bukan sekadar ekspansi kuantitas. Ini adalah upaya kolektif untuk menghadirkan pendidikan rakyat yang terjangkau, bermutu, dan merata,” imbuh Wakil Mensos Agus Jabo.
Tahap pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan mencakup 45 aset milik Kementerian Sosial, 6 aset milik pemerintah daerah, dan2aset milik perguruan tinggi.
Pada tahap awal ini, Sekolah Rakyat akan membuka 131 rombel yang terdiri dari 1 rombel jenjang SD, 63 jenjang SMP, dan 67 jenjang SMA, dengan kapasitas total 3.275 siswa, per rombel akan diisi oleh 25 orang siswa.
Siti Anisatusshalihah