Serang, bantentv.com – Langkah Menteri Agama (Menag) Nazarudin Umar untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H patut diapresiasi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Menurutnya, inisiatif semacam ini sudah sangat tepat dengan melibatkan lembaga anti rasuah sejak dini, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara preventif untuk mencegah potensi terjadinya tindakan, maupun kebijakan yang bisa menjurus pada praktik koruptif mulai dari hulu sampai dengan hilir.
“Dengan begitu, penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar bebas dari unsur korupsi sehingga semua layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah nantinya benar-benar sesuai standar yang telah ditentukan tidak ada penyimpangan,” sebut Mustolih Siradj melalui keterangan tertulis, Jumat (24/1).
“Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kemenag,” sambungnya.
Komnas haji, kata Mustolih, berharap pertemuan antara Menag yang didampingi Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan Kepala BP Haji (Badan Penyelenggara Haji) dengan Ketua KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial. Menurutnya, harus ada tindak lanjut yang kongkret dan nyata.
Komnas Haji memahami langkah cepat Menag Nazarudin Umar, di luar soal pentingnya pelibatan pengawasan KPK untuk menjaga dana haji tidak bocor, ada hal yang tidak kalah urgen yaitu memastikan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) benar-benar berjalan lancar dan mulus, meminimalisir timbulnya kegaduhan yang tidak perlu, terutama dalam mencegah timbulnya isu-isu negatif khususnya terkait anggaran maupun penggunaan wewenang yang tidak tepat.
Untuk diketahui, penyelenggaraan haji tahun 2025 M/ 1446 H ini merupakan tahun terakhir haji diselenggarakan oleh Kemenag, setelahnya tahun 2026 M/ 1447 H, akan ditangani BP Haji bentukan Presiden Prabowo. (AF. Setiawan / red).
 Nazarudin Umar untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H patut diapresiasi.){kind=link}