Pandeglang, Bantentv.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi persoalan utama yang dikeluhkan nelayan di Kabupaten Pandeglang. Tingginya biaya operasional melaut dinilai semakin menekan pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan. Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi yang digelar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Kabupaten Pandeglang bersama para nelayan di Pantai Teluk Batako, Kecamatan Labuan, Minggu 14 Juni 2026.
Kegiatan itu dihadiri Ketua HNSI DPC Kabupaten Pandeglang Dede Widarso, Pembina HNSI DPC Kabupaten Pandeglang Catu Suarja, Sekretaris HNSI Ranting Labuan Andar Kusnandar, Pengurus Ranting HNSI Labuan Bambang MS, serta anggota HNSI dari Labuan, Panimbang, Pagelaran, Sukaresmi, dan Sumur.
Dalam forum yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang masih mereka hadapi saat melaut.
Salah satu yang paling banyak disoroti adalah dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional kapal.
Ketua HNSI DPC Kabupaten Pandeglang, Dede Widarso, mengatakan aspirasi yang disampaikan nelayan akan menjadi bahan perjuangan organisasi untuk diteruskan kepada pemerintah.
Baca Juga: Pemkot Cilegon dan HNSI Sepakat Perkuat Kesejahteraan Nelayan
“Kenaikan harga BBM berdampak langsung pada biaya operasional melaut. Aspirasi yang disampaikan para nelayan hari ini akan menjadi bahan masukan yang akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Dede.
Selain soal BBM, nelayan juga berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat pesisir. Mereka menginginkan kemudahan akses BBM bersubsidi, perlindungan melalui program asuransi nelayan, hingga program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Tak hanya persoalan BBM, nelayan di wilayah Labuan juga mengeluhkan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai menghambat aktivitas perikanan.
Sekretaris HNSI Ranting Kecamatan Labuan, Andar Kusnandar, menyebut pendangkalan alur kapal menuju dermaga nelayan menjadi salah satu masalah yang mendesak untuk segera ditangani.
Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan kapal keluar masuk dermaga, terutama saat air laut surut.
“Kondisi ini sudah lama menjadi keluhan nelayan karena sangat berpengaruh terhadap aktivitas melaut,” ujarnya.
Andar juga menyoroti keterbatasan alokasi BBM untuk nelayan serta keberadaan fasilitas cold storage bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang disebut belum berfungsi sejak dibangun.
Selain itu, lokasi docking atau tempat labuh kapal yang dinilai terlalu jauh membuat fasilitas tersebut kurang dimanfaatkan oleh nelayan.
“Persoalan-persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena sangat berkaitan dengan aktivitas dan produktivitas nelayan sehari-hari,” katanya.
Nelayan Berharap Perhatian Pemerintah
Salah seorang nelayan dari Ranting HNSI Kecamatan Labuan, Otoy, berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada nelayan yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
“Meningkatnya biaya operasional melaut membuat penghasilan nelayan semakin tertekan, terutama ketika hasil tangkapan tidak sesuai harapan,” ungkapnya.
Baca Juga: BBM hingga Asuransi, Inilah Deretan Keluhan Nelayan di Kota Serang
Diketahui, kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari agenda HNSI DPC Kabupaten Pandeglang untuk mempererat hubungan antaranggota sekaligus menyerap aspirasi nelayan di wilayah pesisir.
Selain menjadi ruang komunikasi, forum itu diharapkan mampu memperkuat solidaritas nelayan dalam menghadapi berbagai persoalan sektor perikanan dan kelautan.
HNSI juga berharap aspirasi yang disampaikan nelayan dapat menjadi perhatian para pemangku kebijakan sehingga berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir dapat segera ditangani.