Serang, Bantentv.com – Gubernur Banten Andra Soni, membenarkan adanya efisiensi anggaran untuk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 19 miliar rupiah pada APBD 2025. Ia menganggap, jika diserahkan kepada kota kabupaten akan lebih efektif.
Menurutnya, pemangkasan PBI BPJS merupakan bagian dari efisiensi anggaran, yang mana APBD 2025 sendiri sebelumnya mengalami defisit anggaran dengan menurutnya pendapatan daerah dari Rp11,837 triliun lebih, menjadi Rp10,614 triliun atau turun 10,34 persen.
Anggaran sebanyak 19 miliar rupiah, dipangkas pada APBD perubahan tahun 2025, Gubernur Banten Andra Soni, menganggap jika penerima bantuan iuran BPJS tersebut telah diampu oleh masing-masing daerah kota kabupaten di Provinsi Banten. Ia berdalih, hal ini tidak mengurangi standar universal health coverage atau UHC.
“Dalam hal ini kita kembangkan semangat tanggung rentengnya, sehingga semua kabupaten kota punya andil untuk memenuhi target-target UHC nya bisa terjaga,” ujarnya.
Baca Juga: Andra Soni Sebut Pendidikan Gratis untuk Semua, Tanpa Terkecuali
Hal ini, diberlakukan Provinsi Banten karena menganggap kota kabupaten di Provinsi Banten seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, telah mampu secara fiskal untuk membiayai tanggungan BPJS.
“Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten kota, dan kami pastikan mereka telah melakukan mengcover PBI sesuai perundang-undangan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, PBI BPJS merupakan masalah tanggung renteng yang harus digotong bersama antara kabupaten kota dengan Provinsi Banten.
“PBI ini gotong royong, 12,4 juta warga Banten kan gak mungkin dikaper oleh Pemprov sendirian kan harus sama-sama,” katanya.
Tentu hal tersebut akan berdampak tidak langsung bagi pelayanan kesehatan di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang masih terbebani dalam pendapatan asli daerahnya, akan mempertaruhkan kualitas pelayanannya.
Editor : Erina Faiha