Serang, Bantentv.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten memberikan keterangan dan penjelasan terkait Musyawarah Kota (Muskot) IV PMI Kota Serang.
Keterangan ini sekaligus membantah tudingan initimidasi maupun penjegalan terhadap Nur Agis Aulia yang gagal menjadi Ketua PMI Kota Serang.
Ketua Bidang Organisasi PMI Banten Amrin Nur menjelaskan, Palang Merah Indonesia adalah perhimpunan yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Organisasi kemanusiaan ini, memiliki hirarki hukum yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Termasuk pedoman dalam surat menyurat.
“Semua mekanisme organisasi harus taat dan patuh pada semua hirarki hukum sesuai AD/ART. Maka pelaksanaan Muskot PMI Kota Serang juga harus taat dan tertib administrasi,” kata Amrin melalui keterangan tertulis.
BACA JUGA : Dinilai Cacat, Fraksi PKS DPRD Kota Serang Desak Pemilihan Ketua PMI Diulang
Menurut Amrin, Muskot IV PMI Kota Serang sudah sah berjalan karena quorum. Dihadiri 8 dari 9 peserta atau pemilik suara atau sudah lebih dari 50 persen kehadiran.
“Sejak awal, selaku pimpinan sidang, saya mengecek semua surat mandat para peserta, semua sudah tertib administrasi sesuai pedoman surat menyurat PMI,” ujar Amrin.
Kemudian pada pembahasan sidang pleno I tentang pembahasan Jadwal dan Tata Tertib Muskot, tidak ada dinamika maupun perdebatan.
“Pada pleno II dengan agenda pertanggungjawaban pengurus periode 2020-2025, disepakati ditanggapi perwakilan kecamatan dan menerima. Dengan catatan, ke depan perlu penguatan kapasitas pengurus maupun relawan PMI,” ungkap Amrin.
Selanjutnya pada pleno III, kata Amrin, ada tiga nama yang mengajukan diri menjadi calon ketua PMI Kota Serang. Sesuai AD/ART, Adde Rosi Khoerunnisa selaku petahana bisa mencalonkan kembali tanpa perlu surat dukungan dari pemilik suara. Berbeda dengan dua bakal calon lain, yakni Nur Agis Aulia dan Madbuang, perlu surat dukungan dari pemilik suara.
“Kemudian terdapat dinamika terkait dukungan bakal calon ketua PMI Kota Serang. Tapi tetap pada koridor musyawarah mufakat,” ujar Amrin.
Dinamika yang dimaksud, Madbuang gugur karena tidak melampirkan surat dukungan. Sementara Agis menyertakan surat dukungan tiga kecamatan yang secara administrasi ternilai tidak tertib administrasi. Tanpa kop surat dan nomor surat.
“Namun dinamika ini tetap harus mengacu pada keputusan musyawarah. Maka terjadi diskusi dan ditanyakan kepada pemilik suara,” ujar Amrin.
 IV PMI Kota Serang.){kind=link}