Serang, Bantentv.com – Ledakan truk tambang yang menghebohkan publik membuka kembali wajah masalah lama. Tambang dan angkutan berat di utara Banten yang masih rawan, tidak tertib, dan mengancam kenyamanan warga.
Dalam Podcast Banten TV, anggota DPRD Provinsi Banten, Gembong R. Sumedi, menegaskan perlunya langkah bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha tambang untuk memperbaiki tata kelola sektor tersebut agar lebih aman dan tertib.
Gembong menjelaskan bahwa persoalan tambang dan angkutan berat memang tidak sesederhana hanya membatasi jam operasional.
Ia menyebut, banyak perusahaan masih mengabaikan aturan muatan, menggunakan kendaraan yang tidak laik jalan, hingga beroperasi tanpa izin lengkap.
Menurutnya, situasi ini menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, dan gangguan kenyamanan warga di sepanjang jalur Bojonegara–Pulo Ampel–wilayah pesisir.
“Kalau hanya dibikin aturan jam tanpa pengawasan, ya hasilnya tetap sama. Harus ada disiplin dari perusahaan tambang dan operator kendaraan. Banyak yang masih ODOL, sementara aturannya jelas,” ujarnya dalam podcast tersebut.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan pemerintah harus diperkuat agar kebijakan tak hanya menjadi dokumen administratif yang tak terlaksana.
Gembong juga menyoroti KEPGUB Banten Nomor 567 Tahun 2025 yang mengatur kembali jam operasional truk tambang.
Menurutnya, keputusan tersebut memang dibutuhkan, tetapi kontrol di lapangan jauh lebih penting. Ia mengingatkan bahwa semua pengaturan akan percuma bila tidak dibarengi kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan.
Dalam diskusi itu, Gembong juga menggarisbawahi perlunya evaluasi perizinan dan legalitas tambang.
Banyak lokasi yang menurutnya beroperasi tanpa manajemen risiko yang memadai. Ia menekankan agar dinas terkait melakukan verifikasi ulang, termasuk kajian dampak lingkungan dan teknis keselamatan tambang.
“Kalau memang izin belum lengkap, ya beri peringatan atau hentikan. Kita bicara keselamatan warga, bukan hanya ekonomi,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif, ia mengatakan DPRD siap mendorong koordinasi lintas lembaga untuk memastikan seluruh aturan diterapkan.
Baginya, keseimbangan antara kepentingan industri dan keselamatan publik bukan hal yang bisa dinegosiasikan.
“Tambang perlu, ekonomi perlu, tapi jangan korbankan nyawa dan kenyamanan warga. Semua harus berjalan berdampingan,” tegasnya.
Melalui dialog bersama Banten TV itu, Gembong berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menyusun langkah konkret yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Menurutnya, jalan rusak, debu tambang, serta kendaraan besar yang lalu-lalang tanpa kontrol bukanlah kondisi yang dapat dibiarkan berlarut-larut.
Ia menilai kehadiran lembaga legislatif harus menjadi jembatan yang memastikan regulasi benar-benar terlaksana. (Adv)