Bantentv.com – Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi VII, Samuel JD Wattimena, menilai proyek tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait manfaatnya bagi masyarakat lokal.
Menurut Samuel, kajian pengembangan kawasan tersebut dinilai belum cukup komprehensif karena masih didominasi perspektif pengembang.
“Kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi. Masyarakat juga harus menjadi bagian yang didengar,” ujarnya, dikutip dari Parlementaria DPR RI, Senin 4 Mei 2026.
Samuel mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu berorientasi pada investasi berpotensi mengabaikan aspek sosial dan budaya Bali.
Baca Juga: Bali Jadi Pusat Keuangan Global, Pajak 0 Persen untuk Investor
Ia menilai, hingga saat ini manfaat nyata bagi masyarakat masih belum terlihat jelas.
“Kalau ditanya apakah ini baik untuk masyarakat Bali, menurut saya ini masih pertanyaan besar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi kendala infrastruktur jika proyek berjalan tanpa kesiapan matang.
Menurutnya, pengembangan kawasan berisiko menimbulkan bottleneck jika tidak disertai koordinasi lintas sektor yang kuat.
“Kalau ini dimulai tanpa kesiapan, akan ada bottleneck. Koordinasi antar kementerian masih harus diperkuat,” katanya.
Budaya Bali Jangan Dikorbankan
Samuel menegaskan bahwa kekuatan utama Bali bukan hanya pada ekonomi, tetapi pada kearifan lokal dan budaya yang telah mengakar.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak justru menggerus identitas tersebut.
“Bali itu kekuatannya ada pada local wisdom. Jangan sampai ini justru dikurangi atau ‘disunat’,” ujarnya.
Menurutnya, pelibatan masyarakat tidak boleh hanya sebatas dampak ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja, tetapi harus menjadikan warga sebagai bagian utama dalam pengambilan keputusan.
Baca Juga: Pemprov Bali Kembangkan Tiga Destinasi Wisata Baru untuk Pemerataan Ekonomi
Pengembangan KEK Kura-Kura Bali dinilai harus mampu menjaga keseimbangan antara investasi dan pelestarian budaya.
Tanpa hal tersebut, pembangunan berisiko kehilangan makna bagi masyarakat lokal yang seharusnya menjadi pusat dari kebijakan.