Serang, Bantentv.com – Menutup akhir tahun 2025, Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten menggelar Forum Diskusi Akhir Tahun bertajuk ‘Banten Kemarin dan Banten Esok’. Forum ini menjadi ruang refleksi terbuka. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perjalanan Pemerintahan Provinsi Banten sepanjang 2025 dan sekaligus merumuskan perbaikan ke depan.
Diskusi yang digelar di Ruang Rapat Fraksi PKS DPRD Banten, Selasa, 30 Desember 2025, menghadirkan anggota Fraksi PKS, awak media, serta aktivis mahasiswa.
Kehadiran berbagai elemen tersebut dinilai memperkaya perspektif dan menjaga tradisi demokrasi partisipatif.
Mahasiswa dan insan pers mengapresiasi konsistensi Fraksi PKS Banten yang rutin membuka Forum Aspirasi Publik setiap Selasa. Begitu pula dengan diskusi tematik berkala, termasuk forum refleksi akhir tahun ini.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten, Juheni M Rois, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan komitmen PKS. Mereka ingin menerima kritik dan masukan secara terbuka, baik terhadap kinerja legislatif maupun eksekutif.
“Forum ini sudah menjadi budaya kami di Fraksi PKS. Masukan dari mahasiswa dan media sangat penting agar pemerintahan ke depan lebih baik. Semua catatan ini akan kami tindak lanjuti, termasuk menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Juheni.
Baca Juga: Warga Gunung Mokol Adukan Gangguan Pabrik Semen, Fraksi PKS DPRD Banten Minta DLHK Bertindak
Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menilai pemerintahan Andra Soni–Dimyati Natakusumah yang telah berjalan sekitar 10 bulan menunjukkan sejumlah capaian positif.
Di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Termasuk program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera) yang dinilai mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PKS juga mencatat berbagai persoalan daerah yang masih perlu perhatian serius.
Sekolah Gratis Jadi Sorotan
Beberapa isu yang disorot antara lain pengelolaan sampah di Tangerang Selatan, lemahnya penanganan tambang ilegal di Lebak, ketertiban perusahaan tambang.
Selain itu, pengangguran dan kriminalitas di Kabupaten Serang, persoalan sungai dan drainase di Kota Serang, serta kesejahteraan petani dan infrastruktur pendidikan di Pandeglang.
Kritik juga datang dari kalangan mahasiswa dan media. Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten menilai realisasi Program Sekolah Gratis belum optimal. Hal ini masih memerlukan banyak pembenahan teknis.
Senada, awak media menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap skema sekolah gratis. Mereka juga menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Padahal Banten memiliki banyak aset potensial yang belum dimaksimalkan.
Menutup diskusi, Juheni kembali menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Fraksi PKS. Ini dilakukan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara lebih efektif.
“Masukan yang disampaikan sangat detail dan konstruktif. Ini menjadi bekal penting bagi kami dalam mendorong perbaikan kebijakan Pemprov Banten, baik di ranah legislatif maupun eksekutif,” pungkasnya.