Tangerang Selatan, Bantentv.com – Momentum halal bihalal REI Banten dimanfaatkan sebagai momen saling memaafkan dan mempererat silaturahmi serta sinergi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat bisnis di bidang property.
hal itu diungkapkan ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten, Roni H Adali usai kegiatan halal bihalal REI Banten di Ballroom Swissbell Hotel Serpong, Tangerang Selatan, Kamis 17 April 2025.
Hadir dalam kegiatan halal bihalal REI Banten, Staff Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Staff Ahli PKP DPP Budi Permana, Asisten Daerah 3 Administrasi Umum Kota Tangerang Selatan Mukoddas Syuhada, Wakil Ketua Umum DPP REI Ikang Fawzi dan Ketua DPD REI Banten Roni H Adali.
Dikatakan Ketua DPD REI Banten, Roni H Adali berdasarkan laporan dari anggota terjadi penurunan penjualan properti di Wilayah Banten. Selain itu kualitas konsumen juga menurun ditandai dengan permasalahan sistem informasi layanan keuangan dan BI checking.
Oleh sebab itu Roni menjelaskan langkah strategis penguatan daya saing anggota REI Banten melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengembang akan dilakukan melalui peningkatan mindset, skill dan networking seluruh stakeholder terkait.
“Iya ada penurunan penjualan properti saat ini, untuk itu kita akan kuatkan lagi sinergitas dan strategi ke depannya,” ujar Roni.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP REI Ikang Fawzi, kerjasama dan kolaborasi yang erat antar seluruh pemangku kepentingan terutama dengan pemerintah dan perbankan harus dilakukan termasuk membangun kemitraan yang baik oleh 7000 pengembang perumahan REI di Indonesia dan mensukseskan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan melakukan kerja sama dan kolaborasi yang erat antar seluruh pemangku kepentingan. Kita siap wujudkan program Presiden yakni 3 juta rumah,” ujar Ikang Fawzi.
Sementara itu Staff Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Budi Permana menyampaikan kuota fasilitas likuiditas perumahan pembiayaan perumahan (FLPP) harus menjadi perhatian utama pengembang yang fokus pada perumahan subsidi. Di tahun 2025 peluang penambahan alokasi kuota FLPP sangat besar dari 222 ribu unit yang sudah berjalan diharapkan bisa cepat terserap.
“Kuota fasilitas likuiditas perumahan pembiayaan perumahan (FLPP) harus menjadi perhatian utama pengembang,” ungkap Budi Permana.
Terkait program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kementerian PKP memberikan catatan kepada pengembang perumahan agar memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau dengan kualitas yang bagus.
Lilik HN