Cilegon, Bantentv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota Cilegon untuk memprioritaskan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah upaya mewujudkan Kota Cilegon bebas banjir pada tahun 2027. Target tersebut diharapkan dapat dimasukkan secara strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam rangka memaksimalkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan yang akan diimplementasikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kota Cilegon menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menyampaikan bahwa persoalan banjir di wilayah tersebut tidak lagi bersifat musiman, melainkan telah menjadi masalah struktural yang membutuhkan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, upaya menuju kota bebas banjir harus dilakukan melalui perencanaan yang matang serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh kawasan.
Ia juga menekankan bahwa setiap wilayah di Kota Cilegon memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pembangunan tidak boleh terpusat pada satu titik saja.
Pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan seluruh kawasan dapat merasakan manfaatnya, termasuk dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bebas banjir.
“Perlu perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti jalan, drainase, dan penerangan jalan umum (PJU). Dengan demikian, program ‘Cilegon Caang’ belum tercapai hingga saat ini,” ungkap Sokhidin.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Cilegon, Robinsar, menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Kota Cilegon yang bebas banjir pada tahun 2027.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain penanganan banjir, Pemerintah Kota Cilegon juga berkomitmen merealisasikan berbagai program yang bersifat langsung untuk kepentingan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Masalah seperti banjir, sampah, infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia menjadi kunci. Pendidikan, beasiswa, UMKM, dan kesehatan juga masih menjadi prioritas yang akan saya optimalkan,” ungkap Robinsar.