Bantentv.com – Kenaikan harga bahan baku plastik mulai berdampak pada distribusi pangan nasional. Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini memperbolehkan penggunaan kemasan lama untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga plastik yang menghambat pengadaan kemasan baru oleh Perum Bulog.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa kelangkaan bahan baku plastik telah mengganggu proses lelang kemasan.
“Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik, perlu membuka ruang fleksibilitas penggunaan kemasan lama beras SPHP. Ini penting untuk percepatan distribusi,” ujar Ketut, Minggu 26 April 2026.
Baca Juga: Kemenperin Sebut Ketersediaan Bahan Baku Plastik Masih Aman
Bapanas mengizinkan penggunaan kemasan produksi tahun 2023 hingga 2025 untuk penyaluran beras SPHP tahun 2026.
Meski menggunakan kemasan lama, pemerintah menegaskan bahwa informasi pada kemasan harus diperbarui agar sesuai dengan kondisi terbaru.
Beberapa informasi yang wajib disesuaikan di antaranya, Harga Eceran, Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, keterangan produk lainnya.
Ketut menegaskan, kemasan lama tetap boleh digunakan selama seluruh informasi mencerminkan isi produk secara akurat.
Baca Juga: Harga Plastik Picu Kenaikan Harga Sembako di Kabupaten Serang
“Penggunaan kemasan lama diperbolehkan sepanjang informasi seperti kelas mutu beras, nama dagang, hingga HET sesuai dengan produk di dalamnya,” jelasnya.
Wajib Tambah Stiker, Cegah Misinformasi
Untuk menghindari kebingungan di masyarakat, Bapanas mewajibkan penambahan stiker pembaruan informasi pada kemasan lama.
Stiker tersebut harus dipasang kuat dan tidak mudah rusak, mudah terlihat dan dibaca, dan memuat informasi terbaru.
Selain itu, Bulog diminta melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami kebijakan ini.
Digunakan Hingga 12,3 Juta Kemasan
Bapanas mencatat, penggunaan kembali kemasan lama ini akan mencapai 12,3 juta lembar untuk mendukung distribusi beras SPHP tahun 2026.
Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli, dengan memperhatikan informasi penting seperti HET dan tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan.
Baca Juga: Pemprov Banten Segera Stabilkan Harga Beras SPHP
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan biaya produksi, termasuk kenaikan harga plastik.
Dengan distribusi yang tetap berjalan, beras SPHP diharapkan tetap mampu menjadi penyeimbang harga di pasar.