 menemui fraksi PKS DPRD Banten, mendesak percepatan huntap.){kind=link}
Serang, Bantentv.com – Ratusan korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Lebak pada tahun 2020 lalu hingga kini masih bertahan hidup di hunian sementara atau huntara.
Enam tahun pasca bencana banjir tersebut, para korban belum juga menempati hunian tetap atau huntap yang dijanjikan pemerintah.
Kondisi ini mendorong Aliansi Gerakan Bangun (Gerbang) Huntap menyampaikan aspirasi mereka kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten pada Selasa, 13 Januari 2026, dengan harapan pembangunan huntap di wilayah Lebak Gedong dapat segera dipercepat.
Baca Juga: Lima Tahun di Hunian Sementara, Warga Lebak Gedong Desak Realisasi Huntap
Aliansi Gerbang Huntap menyampaikan langsung keluhan dan tuntutan para korban banjir bandang kepada Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong R Sumedi, serta anggota Fraksi PKS DPRD Banten daerah pemilihan Lebak, Iip Makmur.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan Asisten Daerah I Provinsi Banten, Komarudin, guna memberikan penjelasan terkait proses dan kendala pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir yang hingga kini belum terselesaikan.
Ketua Aliansi Gerbang Huntap, Arwan, menyampaikan bahwa terdapat informasi dari pemerintah pusat terkait rencana penganggaran pembangunan huntap dalam waktu dekat.
Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut perlu dikawal secara serius mengingat lamanya waktu yang telah dilalui para korban banjir bandang sejak 2020.
“Ada informasi dari pusat bahwa dalam waktu dekat, Kementerian PKP akan menanggarkan untuk huntap. Tapi lagi-lagi, karena sudah tahunan, ini harus dikawal,” ungkap Arwan.
Sementara itu, Asda I Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sebenarnya pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bandang.
Namun, saat itu lahan yang direncanakan belum siap karena berada di kawasan taman nasional sehingga memerlukan proses perizinan yang cukup panjang
Proses tersebut memakan waktu lebih dari dua tahun hingga akhirnya anggaran yang telah disiapkan ditarik kembali karena melewati masa berlaku.
Komarudin menambahkan, setelah permasalahan tersebut disampaikan oleh Gubernur Banten kepada pemerintah pusat, upaya penganggaran kembali dilakukan. Ia memastikan bahwa pembangunan huntap kembali mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran.
“Alhamdulillah sudah direspon di 2025 kemarin, udah dirancang, dan di 2026 ini sudah dianggarkan di Kementerian PKP,” ujar Komarudin.
Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Gembong R Sumedi, mengaku prihatin dengan kondisi para korban banjir bandang di Lebak Gedong yang telah menunggu hunian tetap dalam waktu yang sangat lama.
Menurutnya, meskipun anggaran huntap telah disiapkan pada 2026, koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat harus terus diperkuat agar tidak kembali muncul kendala yang menghambat pembangunan.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Banten akan mendorong pertemuan lintas pihak guna memastikan kepastian pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir.
“Nanti kita akan panggil berbagai pihak, mungkin dari Kementerian, dari Pemkab Lebak, kita undang juga. Sehingga nanti bertemu, bagaimana nih solusi atau penyelesaian pembangunannya, jangan nanti-nanti aja, kapan waktunya. Ini kan kepastian yang masyarakat butuhkan,” tegas Gembong.