Serang, Bantentv.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, membuka ruang kolaborasi dengan wartawan perempuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dari sisi yang paling dekat dengan kehidupan sosial, keluarga, dan perempuan.
Ajakan tersebut disampaikan Tinawati saat bersilaturahmi dengan wartawan perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan KP3B, Sabtu 7 Februari 2026.
Tinawati menilai wartawan perempuan memiliki kepekaan dan semangat pemberdayaan yang kuat.
Peran itu dinilai selaras dengan gerakan PKK yang menyentuh langsung isu kesejahteraan keluarga, perempuan, dan anak.
“Sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi Provinsi Banten menjadi tuan rumah pertemuan perempuan-perempuan hebat yang berperan strategis dalam jurnalistik dan pembangunan bangsa,” ujar Tinawati.
Berita Terkait: HPN 2026 di Banten, Pemprov Libatkan Lintas OPD dan Masyarakat
Menurut Tinawati, wartawan perempuan memikul peran ganda. Di satu sisi dituntut profesional, independen, dan berintegritas, di sisi lain tetap menjalankan peran sosial dalam keluarga dan masyarakat.
“Justru dari situ lahir kekuatan perempuan. Mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap berkarya dalam berbagai situasi,” katanya.
Ia berharap peringatan HPN 2026 meninggalkan kesan positif bagi para wartawan perempuan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan PWI, Henny Murniati, mengatakan silaturahmi wartawati digelar berangkat dari kegelisahan bersama.
Hingga kini, belum tersedia wadah khusus yang secara fokus menaungi wartawan perempuan.
“Ini kebutuhan nyata. Wartawan perempuan perlu ruang untuk mendorong pemberitaan yang ramah perempuan, anak, dan berperspektif gender,” ujar Henny.
Dukungan juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, Wawan Ardiansyah Sentono.
Baca Juga: Negara Paling Aman Dijadikan Tempat Tinggal untuk Perempuan
Di sisi lain, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berperspektif gender, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia wartawan perempuan.
“Pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan bertanggung jawab sangat penting untuk mendorong perlindungan perempuan dan anak,” tandasnya.