Serang, Bantentv.com – Dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menemukan sejumlah ketidaksesuaian data yang berpotensi memengaruhi akurasi daftar pemilih ke depan
Temuan tersebut diperoleh setelah lembaga pengawas melakukan pengecekan secara acak di beberapa daerah sebagai bagian dari upaya pengawasan melekat.
Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, menyampaikan temuan tersebut saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Selasa, 22 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya warga yang seharusnya masuk dalam daftar pemilih namun belum terdata, serta sebaliknya terdapat nama-nama yang sudah tidak memenuhi persyaratan tetapi masih tercantum.
Baca Juga: Bupati Serang Tegaskan Kemajuan Kabupaten Serang Harus Berkelanjutan
Temuan ini diperoleh melalui uji petik atau cek faktual yang dilakukan sebagai langkah antisipatif dan peringatan dini.
Menurut Ali, temuan yang dihasilkan bukan berasal dari tahapan resmi pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian, melainkan bagian dari mekanisme early warning agar potensi persoalan dapat diselesaikan lebih awal.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan tindak lanjut cepat agar perbaikan data dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Ada orang-orang yang belum terdata, dan kemudian kita lakukan rekomendasi ke KPU, lalu juga ada orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan. Kita juga ingin menyampaikan bahwa itu harus dikeluarkan, datanya ada di kita, secara terbuka kita sudah sampaikan ke KPU pada saat pleno,” ungkap Ali.
Rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk segera ditindaklanjuti.
Melalui rekomendasi ini, Bawaslu berharap KPU dapat melakukan pembaruan dan penyesuaian data sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Ali Faisal menambahkan bahwa pengawasan berkelanjutan akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaganya dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Ia menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu harus berjalan secara sinergis dan berkesinambungan.