Bantentv.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifauziah Tyassuma (Dokter Tifa) oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Kapolri, tindakan yang dilakukan penyidik bukanlah langkah di luar prosedur, melainkan bagian dari rangkaian proses hukum. Sebelum pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat menjawab pertanyaan wartawan usai kegiatan ziarah di Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu 20 Juni 2026.
“Sebetulnya kemarin sudah dijelaskan oleh Kapolda, bahwa itu merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik,” ujar Kapolri, dikutip dari Detik Jatim.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pelimpahan tahap II dilakukan, penyidik wajib memastikan kondisi para tersangka, baik dari sisi kesehatan maupun administrasi.
“Sebelum diserahkan tahap II kepada Kejaksaan karena kegiatannya sudah dijelaskan bahwa sudah ada pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan administrasi. Ini untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Saya kira itu,” katanya.
Pernyataan Kapolri sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang muncul setelah Roy Suryo dan Dokter Tifa diamankan penyidik pada Jumat (19/6).
Sebelumnya, tim kuasa hukum kedua tersangka memprotes langkah penyidik karena menilai klien mereka selama ini bersikap kooperatif dan rutin menjalankan kewajiban wajib lapor.
Kuasa hukum bahkan mempertanyakan alasan dilakukannya upaya paksa ketika berkas perkara disebut telah memasuki tahap akhir dan siap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.
Meski demikian, Polda Metro Jaya sejak awal menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme pelimpahan perkara. Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21.
Kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa berawal dari polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sempat menjadi perdebatan publik.
Dalam penyidikannya, polisi telah memeriksa ratusan saksi, puluhan ahli, serta melakukan uji forensik terhadap dokumen yang menjadi objek perkara.