Bantentv.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya mempersilakan investor asing hengkang dari Indonesia. Informasi yang beredar di media sosial itu dipastikan sebagai berita bohong atau hoaks.
Klarifikasi tersebut disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu setelah beredarnya unggahan yang menarasikan seolah Menkeu Purbaya merespons negatif surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) terkait hambatan investasi di Indonesia.
“Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, merupakan berita hoaks,” tulis PPID Kemenkeu dalam keterangan resminya, Sabtu 16 Mei 2026.
Baca Juga: Kemenkeu Hapus Biaya Paket Data dan Uang Harian Rapat untuk ASN Mulai 2026
Kemenkeu juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial serta tidak ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.
Informasi menyesatkan tersebut diketahui berasal dari unggahan akun TikTok bernama Viralin Bae. Konten itu menampilkan tangkapan layar yang didesain menyerupai portal berita resmi, padahal artikel yang dimaksud tidak pernah ada.
Tak hanya itu, foto wajah Menkeu Purbaya dalam unggahan tersebut juga diduga telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Konten hoaks itu kemudian dikaitkan dengan isu nyata mengenai surat terbuka CCCI kepada Presiden RI terkait sejumlah hambatan investasi di Indonesia.
Narasi tersebut dibuat seolah-olah pemerintah memberikan respons keras terhadap investor asing.
Kemenkeu memastikan hubungan pemerintah dengan para mitra investasi asing, termasuk investor asal China, tetap berjalan baik dan kondusif.
Baca Juga: Tak Hanya Investasi, DPR Ingatkan Dampak Sosial KEK Bali
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki iklim investasi nasional sesuai koridor hukum yang berlaku.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah terpancing oleh konten yang belum jelas sumbernya, terlebih yang memanfaatkan manipulasi AI untuk menggiring opini publik.