Bantentv.com – Menanggapi kesimpangsiuran informasi soal pajak baru bagi dunia usaha, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan perpajakan baru yang dapat menghambat pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.
Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi itu, Purbaya kini berupaya membuat sentralisasi pengumuman kebijakan pajak di bawah satu pintu.
Dirinya mengatakan, bahwa setiap kebijakan baru harus melalui proses peninjauan ketat di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum dipublikasikan secara resmi oleh Menteri Keuangan sendiri.
“Pada dasarnya pajak tidak ada kebijakan yang kita bikin untuk mengganggu dunia bisnis langkah-langkah baru pajak hanya akan diumumkan oleh Menkeu, bukan Dirjen Pajak dan akan diperiksa BKF (DJSEF) sebelum di-publish,” kata Purbaya di Jakarta, Senin, 12 Mei 2026.
Baca Juga: WFH ASN Lanjut? Ini Kata Menteri Purbaya
Secara terbuka, Purbaya menganulir rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebelumnya berniat melakukan pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesti jilid II.
Dirinya pun menjamin bagi para pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam program tersebut, untuk tidak lagi mengganggu urusan di masa lalu demi menjaga kepercayaan publik.
“Jadi itu enggak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar menjaga iklim usaha dan menjaga kepercayaan masyarakat,” papar Purbaya.
Purbaya juga mengklarifikasi berbagai isu yang beredar di masyarakat soal pungutan pajak baru, seperti pajak jalan tol hingga pajak khusus bagi orang kaya.
Baca Juga: Hadapi Ketidakpastian Global, Menkeu Purbaya Sebut APBN Tetap Solid
Ia pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan menambah beban pajak dalam waktu dekat ini, sebelum kondisi ekonomi benar-benar dinilai tangguh.
“Karena simpang siur, kita kenakan pajak orang kaya, pajak jalan tol, wah macam-macam. Saya tanya Dirjen Pajak,” ungkap Purbaya saat merespons kegaduhan informasi yang sempat muncul.
Sebelumnya diketahui, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sempat mengungkapkan rencana penyelesaian pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diduga kurang dalam mengungkap hartanya maupun belum memenuhi janji repatriasi.
“Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya,” ujar Bimo.
Lebih lanjut Bimo mengaku akan melihat lebih dalam terkait peserta PPS.
“Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS,” imbuhnya.
Editor : Erina Faiha