Pandeglang, Bantentv.com – Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPKPP) Kabupaten Pandeglang menanggapi maraknya pemberitaan mengenai warga lanjut usia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), bahkan tanpa aliran listrik. DPKPP memastikan akan segera melakukan pendataan dan menindaklanjuti kondisi tersebut.
Kepala DPKPP Pandeglang, Roni, menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Baznas Kabupaten Pandeglang untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan bantuan renovasi rumah bagi para lansia yang diberitakan hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Baca Juga: Wagub Banten Dimyati Natakusumah Serahkan Bantuan Perbaikan RTLH
Roni mengakui, saat ini pihaknya menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan RTLH. Dana yang tersedia telah difokuskan untuk membantu warga miskin lainnya di Pandeglang.
Oleh karena itu, DPKPP berupaya mengusulkan program bantuan tambahan melalui Baznas dan Pemerintah Provinsi Banten agar kebutuhan hunian layak bagi para lansia dapat segera terpenuhi.
“Kita prioritaskan di tahun 2026, karena untuk saat ini porsi anggaranya sangat terbatas, masih kurang. Kita juga saat ini sedang dalam upaya proses pendataan seluruh kecamatan desa dan kurahan,” katanya saat ditemui Kamis, 9 Oktober 2025.
Roni juga menyebut, persoalan ini segera disampaikan kepada Pemprov Banten agar mendapatkan pembangunan rumah, melalui sejumlah program, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) RTLH, atau berupa rumah instan sederhana sehat, risha, atau melalui bedah rumah yang dikeluarkan Baznas Kabupaten Pandeglang.
“Kita dorong walaupun anggaran kabuoaten terbatas, kita coba dorong ke baznas, ke kemnterian, maupun ke provinsi. Sekarang itu harus terpisah antara data yang MBR masayrakat berpenghasilan rendah, ada yang tidak punya tanah, ada rumah tangga baru tinggal dalam satu rumah dengan orang tuanya. Artinya akan ada skema bantuan lain dari tiap kategorinya,” tutupnya.
Diketahui, minimnya anggaran perbaikan rumah di DPKPP Kabupaten Pandeglang, menjadi alasan lambatnya penanganan sosial terhadap warga miskin tersebut.