Bantentv.com – Wakil Ketua MPR RI, Ir. Bambang Wuryanto, menyoroti dampak luas dari konflik bersenjata antara Iran dan Israel, yang menurutnya membuka babak baru dalam peta geopolitik global serta menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan kemandirian energi. Kehadiran Wakil Ketua MPR dalam diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya isu tersebut.
Dalam pernyataan yang dimuat di laman resmi MPR RI, Jakarta, Senin 16 Juni 2025, Bambang, sebagai Wakil Ketua MPR RI, menilai perang ini merupakan sinyal perubahan besar dalam dinamika militer dunia.
“Sudah lama kita tidak melihat perang besar. Konflik Iran-Israel ini membuka cakrawala baru,” tegasnya didampingi Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menambahkan pandangan wakil ketua MPR terkait langkah-langkah ke depan.
Ia mengingatkan bahwa konflik ini merupakan momentum strategis bagi TNI dan sektor pertahanan nasional untuk belajar dari perkembangan militer modern, terutama dalam konteks teknologi persenjataan dan taktik peperangan di Timur Tengah.
“Perang ini memberikan pelajaran baru bagi angkatan perang kita,” ujarnya, merujuk pada perspektif Wakil Ketua MPR terkait konflik.
Lebih jauh, Bambang, yang akrab disapa Bambang Pacul, menyoroti potensi dampak ekonomi dari konflik tersebut, khususnya pada sektor energi.
Pemerintah Diminta Jelaskan Peta Jalan Energi Nasional
Ia memperingatkan kemungkinan lonjakan harga minyak dunia, mengingat Iran sebagai salah satu produsen minyak terbesar dengan produksi mencapai 8 juta barel per hari.
“Kalau perang ini berlangsung lama, harga minyak pasti naik. Dan kalau harga minyak naik, itu berdampak pada nilai tukar kita,” jelasnya terkait isu wakil ketua MPR yang berlanjut.
Bambang juga mengaitkan situasi ini dengan sistem moneter global, mengingat sejak 1971 harga minyak tidak lagi dikaitkan dengan emas, melainkan dengan dolar AS.
“Kenaikan harga minyak hampir selalu memperkuat dolar dan melemahkan mata uang negara berkembang seperti rupiah,” tambahnya.
Dalam konteks domestik, wakil ketua MPR menyoroti belum jelasnya roadmap kemandirian energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program menuju kemandirian energi belum dipaparkan secara rinci di parlemen.
“Kita harus peka. Pemerintah ingin mandiri energi, tapi sampai mana dan bagaimana langkahnya? Ini belum dijelaskan rinci. Nanti kami akan tanyakan ke Menteri ESDM,” katanya.
Meski demikian, ia menilai dampak langsung konflik terhadap pasokan minyak nasional masih terbatas. Alasannya, jenis minyak Iran adalah “heavy crude” yang hanya bisa diolah di kilang khusus seperti di Cilacap.
“Kita tak banyak gunakan minyak berat. Kilang Cilacap memang bisa, tapi itu pun terbatas,” jelas Bambang.
Menutup pernyataannya, ia mendesak Pertamina untuk bersiap menghadapi berbagai skenario, termasuk gejolak harga minyak global akibat konflik ini.
“Pertamina harus sudah punya kajian dan siap dengan berbagai kondisi,” pungkasnya terkait pandangan wakil ketua MPR.