Serang, Bantentv.com– Pemprov Banten akan mengembangkan kawasan peternakan terpadu, guna pemenuhan kebutuhan daging lokal, dan mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Pengembangan kawasan dalam skala besar itu akan melibatkan sektor swasta atau investor dengan mengoptimalkan lahan-lahan negara yang hak guna pakai (HGU-nya) sudah habis.
Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Agung Suganda mengatakan, secara umum saat ini data investor yang sudah melakukan komitmen untuk mensuplay sapi perah sebanyak 140, dengan target 1 juta ekor sapi perah. Sedangkan untuk sapi pedaging sebanyak 70 investor dengan total 800.000 ekor sapi.
Sedangkan untuk investor yang akan masuk ke Provinsi Banten, lanjutnya, tercatat sampai saat ini baru satu saja, namun demikian perusahaan itu bersifat holding yang membawahi sekitar 24 investor di dalamnya. Untuk lokasinya yang sudah dijajaki baru di Kabupaten Serang.
“Kami saat ini pemerintah terus mengupayakan, menambah populasi sapi perah maupun sapi pedaging, dalam rangka peningkatan populasi dan produktivitas susu dan daging nasional. Untuk mendukung program makan bergizi gratis dan juga program ketahanan pangan,” ujar Agung Suganda Dirjen PKH Kementan RI.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M. Tauchid mengatakan, untuk membuat para investor nyaman berinvestasi di Provinsi Banten, dirinya memastikan penanganan hewan ternak sudah dilakukan dengan baik dari mulai tingkat hulu, salah satunya melakukan vaksinasi kepada seluruh hewan ternak baik yang ada maupun yang baru datang dari luar.
“Kita dorong agar lahan-lahan eks HGU di Banten menjadi pilihan alternatif, nantinya dijadikan kawasan peternakan terpadu. Nanti kami akan ajak Pj Gubernur atau Gubernur Banten definitif untuk melihat kawasan-kawasan yang sudah berjalan sebagai referensi nantinya,” kata Agus M. Tauchid Kepala Distan Provinsi Banten.
Agus berkomitmen kedepan akan menjadikan Provinsi Banten tidak hanya sebagai daerah konsumen daging dan susu sapi, tetapi juga bisa memproduksi sendiri. Komitmen itu saat ini sudah disetujui oleh pimpinan dan akan dikomunikasikan dengan gubernur terpilih. (Hendra Hermawan/red).