Bantentv.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Anita Jacoba marah kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Ia meminta kepada pimpinan Komisi X untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Kemarahan itu terjadi dalam rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Dilansir dari detiknews.com Kemarahan anggota Komisi X DPR itu berawal dari dirinya menyoroti anggaran Rp 15 triliun yang ada di Kemendikbud Ristek. Ia menanyakan apakah anggaran itu sudah dipakai dengan baik atau belum.
“Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak,”kata Anita dalam rapat bersama Kemendikbud Ristek.
Anita menyebut masih banyak persoalan realisasi anggaran APBN yang belum terserap di sejumlah daerah di Indonesia.
“Pak Menteri berulang kali saya katakana bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah,”imbuhnya.
Tak hanya itu, anggota Komisi X DPR itu pun mengkritik terkait permasalahan SK guru PPPK yang belum diberikan padahal para guru tersebut sudah lulus.
Dia juga menyampaikan pada saat pihaknya melakukan pengawasan ke lapangan, masih banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, mulai dari bangunan sekolah yang tidak layak dan terbengkalai, tunjangan para guru yang ada di daerah terpencil yang belum diberikan.
“Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya,”ujar Anita.
Ia juga menceritakan saat dirinya melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil, salah satunya Kabupaten Kupang masih terdapat bangunan sekolah yang belum selesai.
“Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP,”tuturnya.
Bahkan, Anita menolak data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR diverifikasi oleh tataran dinas. Menurutnya, ada kekeliruan birokrasi terkait ini.
“Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini,” kata Anita.
“Jadi kalau mau dilakukan verifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Anita mengusulkan kepada pimpinan Komisi X DPR agar memberikan rekomendasi kepada KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud. Dia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.
“Saya minta Ibu Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana Bos, banyak, hancur ini,” kata Anita.
Dia meminta anggaran 2021-2023 diperiksa. Dia juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbud.
“Tolong Ibu saya minta, Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah, Pak menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan,” pinta Anita.
Dalam rapat bersama itu Anggota Komisi X DPR itu sampai menggebrak meja dan menunjuk-nunjuk Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Dimana pada saat rapat berlangsung Nadiem Makarim hanya tertunduk.
Potongan video kemarahan anggota Komisi X DPR itu pun beredar di media sosial dan jadi viral. (erina/red)