Lebak, Bantentv.com – Gabungan mahasiswa dari berbagai organisasi menyoroti satu tahun kepemimpinan Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Amir Hamzah di Kabupaten Lebak, Banten. Rapor merah diberikan mahasiswa terhadap kinerja pasangan yang dilantik pada 20 Februari 2025.
Hal tersebut disuarakan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Pendopo Bupati Lebak, di Rangkasbitung, Senin, 2 Maret 2026.
Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa berupaya masuk ke pendopo bupati dengan menaiki pagar. Massa aksi sempat bersitegang dengan petugas jaga, sebelum akhirnya bertemu dengan Wakil Bupati Lebak dan jajaran.
Koordinator aksi, Musail Waedurat, menyampaikan aksi yang digelar mahasiswa bertujuan mengevaluasi satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati Lebak. Menurutnya, kepemimpinan ini dinilai tidak memiliki arah jelas. Selain itu, skala prioritas pembangunan juga dinilai belum dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Seharusnya satu tahun memimpin, Bupati sudah punya arah kebijakan yang jelas, tetapi kami menilai justru masih jauh dari keberpihakan kepada masyarakat kecil. Untuk itu pantas rasanya kami memberikan rapor merah kepada mereka,” kata Musail Waedurat, koordinator aksi.
Baca Juga: Perkuat Ikatan Orang Tua dan Anak, Ayah di Cilegon Diminta Ambil Rapor Anak
Mahasiswa juga menyoroti kepemimpinan Hasbi yang dinilai lebih memprioritaskan penataan Alun-alun Rangkasbitung. Akan tetapi, ia kurang memfokuskan anggaran untuk menangani kerusakan jalan. Selain itu, masih banyaknya rumah tidak layak huni menjadi perhatian.
“Satu tahun seharusnya waktu yang cukup menunjukkan arah dan keberpihakan kepemimpinan. Tapi hingga hari ini, kami menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Bahkan, hal ini memunculkan dugaan maladministrasi serta ketidakadilan sosial,” tegasnya.
Baca Juga: Gerakan Ayah Mengambil Rapor, Gubernur Banten Hadir Langsung di Sekolah
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengatakan massa aksi ingin menyampaikan langsung kritik kepada Bupati Lebak. Hal ini terjadi meski sudah ditemui oleh dirinya dan jajaran.
“Silakan menilai, itu hak masyarakat. Tapi ukurannya apa? Standar penilaiannya apa?” ujarnya kepada wartawan.
“Kalau mau objektif, buka saja data APBD-nya. Lihat alokasi dan realisasinya ke mana. Dari situ publik bisa menilai,” imbuhnya.
Amir juga menyinggung capaian pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut Kabupaten Lebak pernah mendapat apresiasi atas tata kelola APBD dari pemerintah pusat. Selain itu, apresiasi juga datang dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri.
“Kalau daerah mendapat penghargaan dalam pengelolaan anggaran, tentu ada indikator yang dinilai. Jadi publik juga perlu melihat secara menyeluruh,” tambahnya.
Massa aksi tetap berharap dapat ditemui langsung oleh Bupati Lebak.
Editor : Erina Faiha