Bantentv.com – Tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, menelan 13 korban jiwa, terdiri dari sembilan warga sipil dan empat anggota TNI.
Insiden ini memicu keprihatinan mendalam sekaligus dorongan kuat dari para anggota DPR RI agar dilakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
Salah satunya datang dari Anggota DPR RI Dapil Jabar XI, Lola Nelria Oktavia, yang menyampaikan belasungkawa atas peristiwa ini.
Ia menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan amunisi seperti ini bukanlah yang pertama.
Baca juga: Ledakan Saat Pemusnahan Amunisi di Garut: TNI AD Lakukan Investigasi Menyeluruh
Namun, menurut Lola, penting bagi seluruh pihak untuk tidak berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi dirilis. Ia meminta publik menahan diri dan menunggu kejelasan dari proses yang sedang berjalan.
“Mari kita tunggu hasil investigasi resmi untuk memastikan keadilan bagi para korban. Tidak perlu ada spekulasi yang terlalu dini atas peristiwa ini,” ujar Lola dikutip dari Parlementaria, Senin 12 Mei 2025.
Lola juga menekankan perlunya transparansi dari pihak TNI dan Polri dalam menangani kasus ini, termasuk evaluasi terhadap sistem keamanan dalam pengelolaan amunisi.
Ia berharap ada perbaikan menyeluruh agar tragedi ledakan amunisi di Garut tidak terulang di wilayah lain.
“Kejadian seperti ini tak boleh terjadi lagi. Sistem keamanan harus diperbaiki demi keselamatan semua pihak,” tandasnya.
Pengawasan yang Lebihi Ketat
Senada dengan Lola, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga menyampaikan duka mendalam dan menyebut insiden ini sebagai alarm serius bagi TNI untuk mengevaluasi total seluruh prosedur pengamanan dalam pemusnahan amunisi tak layak pakai.
Menurut Hasanuddin, secara teknis prosedur yang digunakan telah sesuai dengan standar operasional. Lokasi pemusnahan yang berada di kawasan pantai dinilainya telah memenuhi aspek keamanan.
Namun, ia menilai pengawasan terhadap area tersebut masih lemah sehingga bisa diakses oleh warga sipil.
“Ke depannya, pembatasan wilayah harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Hasanuddin menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua pihak, khususnya institusi militer, dalam menyempurnakan sistem dan prosedur terkait pengelolaan amunisi agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa.