Bantentv.com – Pemerintah memutuskan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah. Hal ini terjadi usai muncul kasus keracunan pada siswa penerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Penutupan ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh sekaligus investigasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan keputusan tersebut diambil usai rapat koordinasi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG. Rapat ini berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu, 28 September 2025.
Ia menegaskan, setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Hal ini untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.
“Evaluasi utama menyangkut disiplin, kualitas, serta kemampuan juru masak. Bukan hanya di lokasi kejadian, tetapi di seluruh SPPG. Semua alat makan wajib disterilisasi, alur limbah diperbaiki, dan kualitas air harus terjamin,” ujar Zulkifli.
Baca Juga: Ratusan Siswa di Bangkep Sulawesi Tengah Keracunan MBG, Alami Gejala Ringan hingga Berat
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, serta Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Langkah ini diambil untuk meyakinkan masyarakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan aman. Juga agar program berjalan sehat dan sesuai tujuan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
Data Insiden Keamanan Pangan
Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional, sejak Januari hingga September 2025 terdapat 70 insiden keamanan pangan, termasuk kasus keracunan. Total 5.914 penerima MBG tercatat terdampak.
Pemerintah menegaskan evaluasi menyeluruh akan menjadi syarat utama keberlanjutan program. Ini penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.