Bantentv.com – Serangkaian aksi demo yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini banyak menyita perhatian publik. Tak terkecuali Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR). Mereka ikut menyoroti peristiwa yang terjadi di Indonesia.
Melihat demonstrasi yang terus meluas di Indonesia, hingga berujung bentrok antara aparat dan massa. Bahkan, memakan korban jiwa di beberapa titik aksi demo tersebut.
Dalam pernyataannya, juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mendesak penyelidikan yang menyeluruh terkait cara aparat saat menangani serangkaian aksi demo yang berlangsung di Indonesia itu.
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani dikutip dari CNN melalui rekaman video eksklusif, Senin malam, 1 September 2025.
Baca Juga: Affan Kurniawan Dimakamkan, Ribuan Ojol Antar ke Peristirahatan Terakhir
Dalam video itu, Shamdasani menegaskan aparat keamanan Indonesia, khususnya polisi dan TNI, wajib menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi sembari menjaga ketertiban. Oleh karena itu, penting untuk mengelola setiap aksi demo dengan baik dan menangani massa sesuai dengan norma dan standar internasional.
“Otoritas Seluruh aparat keamanan, termasuk militer yang dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api,” ujar Shamdasani.
“Kami mengikuti secara cermat rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam konteks demonstrasi berskala nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab aspirasi publik,” tambahnya.
Selain itu OHCHR juga menegaskan, keberadaan media juga sangat penting dalam melaporkan secara bebas dan independen. Oleh karena itu, perlu diberikan ruang untuk menginformasikan semua hal yang terjadi selama aksi demo.
Gelombang Demontrasi dan Korban Jiwa
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir ini diketahui telah terjadi gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka memprotes kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI di tengah kesulitan kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Baca Juga: Presiden Prabowo Takziah, Janji Tegakkan Keadilan untuk Affan Kurniawan
Dalam peristiwa tersebut, di beberapa titik juga terjadi bentrok antara polisi dan massa hingga memakan korban tewas. Salah satu insiden yang mendapat banyak sorotan publik adalah tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan, karena dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus lalu.
Sejauh ini, korban tewas selama aksi demo yang terkonfirmasi telah bertambah menjadi delapan orang. Korban terdiri dari empat di Makassar, satu mahasiswa di Yogyakarta, dua korban jiwa di Jakarta, satu di Solo, dan satu di Yogyakarta.
Parlemen ASEAN Ikut Mengecam
Aksi demonstrasi di Indonesia tidak hanya ramai di Indonesia saja, tapi juga telah menjadi sorotan internasional.
Selain PBB, Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Human Rights/APHR) juga turut mengecam insiden Brimob yang melindas Affan Kurniawan. Mereka juga mengecam penggunaan gas air mata saat menghadapi demonstran.
Kecaman itu tertuang dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi APHR pada Jumat, 29 Agustus 2025, pekan lalu.
“APHR mengecam keras tindakan brutal polisi yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan tewas,” demikian pernyataan mereka, dikutip dari APHR.
Dalam rilis tersebut APHR menyebut, kematian Affan menunjukkan betapa besar dampak kemanusiaan dari penggunaan kekerasan sebagai respons awal terhadap kerusuhan sipil dalam konteks aksi demo.
Mereka juga menyoroti mahasiswa dan buruh yang dihadang kendaraan taktis di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Menurut mereka, tindakan ini justru memicu ketakutan alih-alih membuka ruang dialog.
Editor : Erina Faiha