Pandeglang, Bantentv.com – DPRD Kabupaten Pandeglang menyoroti serius kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025.
Hingga pertengahan tahun ini, capaian PAD dilaporkan masih berada di angka 41 persen, jauh dari target ideal 50 persen untuk semester pertama.
Kondisi ini berdampak langsung pada terjadinya defisit dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang.
DPRD menilai, jika kinerja penggalian pendapatan tidak segera diperbaiki, program-program pembangunan dan pelayanan publik akan ikut terganggu.
Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah saat ini. Ia menilai, Pemkab Pandeglang mendapatkan “rapor merah” dalam hal pencapaian pendapatan, dan meminta seluruh OPD tidak tinggal diam.
Baca juga: PAD Kabupaten Serang Meningkat, Namun Gaji PPPK Belum Bisa Dianggarkan
Menurutnya, diperlukan langkah progresif dan perencanaan yang realistis dalam menggali sumber pendapatan baru.
“Kinerja Pemerintah Daerah juga kita dorong agar lebih progresif dan terukur, termasuk ke depan, nilai perencanaan pendapatannya, jangan sampai ditetapkan 100%-nya di angka berapa rupanya itu hanya angan-angan, sehingga harus betul-betul terukur, sehingga progresnya tercapai,” tegas Yangto.
Ia juga menambahkan, masih banyak potensi PAD yang belum tergarap optimal. Beberapa sektor yang dinilai belum maksimal di antaranya adalah sektor pariwisata, pajak daerah, serta retribusi layanan publik.
Oleh karena itu, OPD terkait didorong untuk lebih aktif turun ke lapangan, melakukan identifikasi potensi, serta menghadirkan terobosan baru.
Siti Anisatusshalihah