Serang, Bantentv.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengadakan rapat tertutup penguatan sinergisitas pencegahan korupsi, bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Banten.
Terlebih hasil survei penilaian integritas yang dilakukan KPK, integritas pelayanan di pemerintahan se-Provinsi Banten, masih berada di zona merah.
Sehingga seluruh kepala daerah disarankan agar semua intansi menggunakan indikator monitoring center for prevention atau MCP yang telah disusun KPK.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, dengan begitu, nantinya perbaikan tata kelola pemerintahan, dan penerapan sistem yang lebih transparan dapat terwujud, guna mencegah terjadinya praktik korupsi.
“Rapat koordinasi dengan rekan-rekan kepala daerah se-Provinsi Banten untuk perbaikan tata kelola,” katanya.
“Kami tadi menyodorkan berbagai macam data, menunjukan atau potret daerah di Banten ini terutama di integritasnya memang perlu banyak koreksi,” jelasnya.
Baca Juga: KPK Umumkan 5 Tersangka Dugaan Kasus Korupsi BJB
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah mengaku akan melakukan perbaikan sisitem pelayanan agar integritas pemerintahan di Provinsi Banten berjalan efektif, transparan, dan jauh dari tindakan korupsi.
Pencegahan itu tujuannya untuk citra daerah tinggi. Tadi sudah disurvei tuh, miris juga Banten merah begitu ya,” ucapnya.
“Masih merah berarti kepercayaan publik kurang. Ini penting, transparani dan akuntabilitas harus baik,” tutupnya.
Editor : Erina Faiha Qothrunnada