Serang, Bantentv.com – Sebanyak 140 ribu calon penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Serang masih belum terjangkau layanan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kini tengah memetakan ulang distribusi dan menyiapkan strategi khusus agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat menjangkau wilayah terpencil, termasuk kawasan kepulauan dan daerah tertinggal.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, tantangan utama pelaksanaan MBG saat ini berada pada pemerataan jangkauan layanan.
Sebab, sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan tingkat kecamatan.
Baca Juga: Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Ini Penggantinya
Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah pelosok, seperti Kecamatan Cikedung hingga kawasan kepulauan seperti Pulau Panjang dan Pulau Tunda, belum dapat dilayani secara optimal.
“Penyebarannya memang sedang kami upayakan agar lebih merata. Saat ini kami mencatat masih ada sekitar 140.000 calon penerima manfaat dari kalangan sekolah, pesantren, hingga kelompok rentan yang belum terjangkau program ini secara maksimal,” kata Najib di Serang, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Najib, pelaksanaan program MBG dilakukan melalui kerja sama dengan mitra, yayasan, dan investor yang mengelola dapur SPPG.
Karena itu, lokasi dapur menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Ia menjelaskan, makanan dalam program MBG harus diterima dalam kondisi segar dengan batas waktu pengiriman maksimal 30 menit dari dapur ke lokasi penerima.
“Ini berjalan melalui skema investasi. Pengelola tentu mempertimbangkan jarak tempuh dan kemudahan akses bahan baku agar efisien. Makanan MBG diwajibkan sampai ke penerima dalam kondisi sangat segar, dengan batas waktu tempuh pengiriman dari dapur maksimal 30 menit,” ujarnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Serang tengah menyusun sejumlah strategi. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dapur MBG yang sudah beroperasi di pusat kecamatan agar mampu menjangkau desa-desa di wilayah sekitarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pemetaan kebutuhan di kawasan 3T guna menentukan titik-titik strategis pembangunan dapur baru.
Baca Juga: Andra Soni: MBG Bukan Sekadar Gizi, Tapi Penggerak Ekonomi Daerah
Najib menegaskan, seluruh kelompok penerima manfaat harus mendapatkan hak yang sama, termasuk siswa sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang masuk kategori Kelompok 3B.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.