Kabupaten Serang, Bantentv.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum memberikan sejumlah catatan terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas.
Menurut DPRD, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat, terutama terkait realisasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal pada semester pertama kuartal kedua tahun anggaran berjalan.
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menilai, dari sisi administratif dan jalannya program pemerintahan, kepemimpinan Zakiyah-Najib sudah berjalan sesuai rencana atau on the track.
Namun, DPRD menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari sisi administrasi, tetapi juga harus dilihat dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau dari sisi administratif, program, maupun agenda-agenda, ini on the track. Saya kira ada penilaian yang bagus. Cuma kan kita juga harus melihat dari sisi kebermanfaatan output program yang sudah dijalankan ini seperti apa di tengah masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Serang Tebar Kurban untuk 22.500 Warga di Hari Raya Idul Adha
DPRD menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya terlihat pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga pada dampaknya terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Selain memberikan evaluasi terhadap program pemerintahan, DPRD Kabupaten Serang juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah.
Bahrul Ulum berharap program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dapat berjalan lancar dan menjadi solusi bagi persoalan sampah di Kabupaten Serang.
“Semoga ini bisa menjadi sumbangsih buat Kabupaten Serang dalam penanganan masalah sampah,” kata Bahrul Ulum.
Di sisi lain, DPRD optimistis target pendapatan daerah dapat tercapai. Bahrul Ulum menyebut, tren capaian pendapatan dari tahun ke tahun menunjukkan persentase yang cukup baik sehingga target yang telah diproyeksikan diyakini bisa terealisasi.
Meski demikian, DPRD kembali mengingatkan agar belanja OPD yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik segera direalisasikan.
Hal itu penting agar pelaksanaan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.