Lebak, Bantentv.com – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, menegaskan pentingnya penguatan kesehatan mental anak dan remaja sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan kolaborasi antara Komisi X DPR RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang digelar di Hotel Maris, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Selasa, 5 Mei 2026.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pendidikan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), hingga pegiat kesehatan mental.
“Kegiatan ini kami inisiasi karena melihat kondisi pendidikan saat ini, di mana banyak anak dan remaja mulai mengalami gangguan kesehatan mental, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah,” ujar Adde Rosi.
Baca Juga: Dorong Daya Saing, Adde Rosi Tekankan Pentingnya Digital Marketing bagi UMKM
Berdasarkan data World Health Organization (WHO), satu dari tujuh remaja di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama dengan meningkatnya risiko tindakan bunuh diri pada usia muda.
Adde Rosi menilai tingginya tuntutan akademis menjadi salah satu faktor utama tekanan pada siswa.
“Anak-anak dituntut meraih nilai tinggi. Tanpa disadari, hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi mereka,” katanya.
Baca Juga: Adde Rosi Soroti Gaji Guru dan Sekolah Rusak di Lebak-Pandeglang
Selain itu, pengaruh teknologi dan media sosial juga dinilai memperburuk kondisi mental remaja.
“Media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Ketika anak membandingkan dengan kondisi dirinya, hal ini bisa memicu stres dan menurunkan rasa percaya diri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti belum adanya guru Bimbingan Konseling (BK) di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Di PAUD belum ada guru BK, sehingga guru harus merangkap berbagai fungsi. Ini menjadi tantangan dalam penanganan kesehatan mental anak sejak dini,” tambahnya.
Baca Juga: Adde Rosi Soroti Infrastruktur Pendidikan Rusak di Kabupaten Lebak
Di sisi lain, Adde Rosi mengungkapkan keprihatinan terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maupun keluarga.
Menurutnya, meski pemerintah telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta pembentukan satgas di berbagai institusi pendidikan, implementasinya masih perlu diperkuat.
“Kita sudah memiliki aturan dan satgas, tetapi pemahaman serta pelaksanaannya di masyarakat masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambatnya penegakan hukum dalam sejumlah kasus kekerasan seksual.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat bertindak sigap, cepat, dan memberikan pelayanan terbaik bagi korban,” tegasnya.
Baca Juga: Adde Rosi Soroti Infrastruktur Pendidikan Rusak di Kabupaten Lebak
Adde Rosi turut mengapresiasi peran media dalam mengungkap kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi, yang dinilai mendorong keberanian korban untuk bersuara.
“Keberanian korban untuk bersuara mulai meningkat. Ini menjadi efek domino yang positif dan harus kita dukung bersama,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan dari BRIN terkait deteksi dini, penanganan, serta pemahaman komprehensif mengenai kesehatan mental anak dan remaja.
Ke depan, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara mental.
Editor : Erina Faiha