Serang, Bantentv.com – Di ruang rapat paripurna yang penuh agenda strategis, DPRD Provinsi Banten menggelar Penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2026 pada Selasa, 18 November 2025. Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim memimpin langsung jalannya sidang, menandai dimulainya fase penting perumusan arah pembangunan daerah tahun depan.
RAPBD 2026 kembali diposisikan sebagai kompas kebijakan, dokumen yang bukan hanya menata anggaran, tetapi memastikan pembangunan berjalan terukur, transparan, dan menjawab kebutuhan publik.
Dalam pemaparannya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pelayanan dasar, terutama pendidikan, mendapat prioritas absolut.
“Komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat pelayanan pendidikan tercermin dari alokasi anggaran sebesar 36,29 persen dari total RAPBD. Porsi ini jauh di atas kewajiban minimal 20 persen yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Andra Soni.
Alokasi besar ini diarahkan untuk memastikan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, sekaligus memperkuat Program Sekolah Gratis yang menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Banten.
Pemerintah juga memaparkan struktur RAPBD lainnya, seperti belanja infrastruktur sebesar 23,88 persen, belanja pengawasan 0,08 persen, dan belanja pegawai 24,54 persen. Komposisi yang menunjukkan upaya menyeimbangkan program pembangunan dan tata kelola aparatur.
Respon datang dari Fraksi PKB. Anggota DPRD Banten, Syahroni, memberi catatan sekaligus apresiasi.
“Kami mengapresiasi fokus pemerintah pada peningkatan kualitas pendidikan. Namun, kami juga mendorong evaluasi terkait kesejahteraan guru honorer, yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Selain pendidikan, Syahroni mengingatkan pentingnya perhatian pada sektor UMKM, terutama di aspek permodalan, agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di pasar yang kian terbuka.
DPRD Banten menegaskan akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 hingga tahap realisasi, memastikan setiap rupiah anggaran berpihak pada kepentingan publik.
Paripurna ini menjadi penanda bahwa Banten tengah menata fondasi kebijakan 2026 dengan fokus yang lebih tajam: pelayanan dasar yang kuat, ekonomi rakyat yang tumbuh, dan tata kelola keuangan yang akuntabel. (Adv)