Bantentv.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadiran Irfani mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia ke depan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menghapus ketimpangan status guru yang selama ini terjadi.
Lalu menilai Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN hanya menjadi solusi jangka pendek. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghapus perbedaan status di kalangan guru.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru. Ke depan harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu,” ujar Lalu.
Baca Juga: Ratusan PNS Kabupaten Serang Ikuti Ujian Dinas
Menurutnya, pengelompokan status guru saat ini justru menciptakan ketimpangan, disparitas, dan ketidakpastian karier. Karena itu, pemerintah diminta menghitung ulang secara akurat kebutuhan guru ASN dan non-ASN di seluruh Indonesia.
Ia menilai penyatuan status guru dalam satu sistem nasional akan membuat tata kelola pendidikan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah pusat dapat mengatur rekrutmen, distribusi, pembinaan karier, hingga peningkatan kesejahteraan guru secara lebih merata.
“Jika seluruh guru direkrut melalui satu sistem nasional melalui CPNS, maka distribusi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi, serta kesejahteraan guru akan lebih terukur dan berkeadilan,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Naikkan Gaji PNS 2024 untuk Semua Golongan, Berikut Daftar Lengkapnya
Lalu berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki nasib guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, negara harus memberikan kepastian status, karier, dan kesejahteraan secara setara bagi seluruh guru,” pungkasnya.
Editor : Erina Faiha